Kemajuan juga terlihat pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan, meski sebagian kecil masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di kawasan yang memerlukan relokasi. Di sisi lain, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda terus menurun.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah kini mengarahkan fokus pada tahap pemulihan permanen yang berbasis Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan penyelarasan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Satgas PRR.
“Sekarang kami akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian masuk masa menuju permanen, kami namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah renduk,” ujar Tito.
Renduk pemulihan itu dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap. Tito menegaskan, prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
