Menurutnya, pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
“Pengadaan barang/jasa bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal integritas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” ujarnya.
“Dengan kompetensi yang kuat, kita dapat menghindari praktik yang tidak sesuai aturan, mempercepat pelaksanaan pembangunan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kota Payakumbuh, Ance Alfiando, menjelaskan peserta ujian merupakan ASN yang telah menyelesaikan pelatihan PBJP Level I secara mandiri melalui skema Massive Open Online Course (MOOC) yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, kesempatan mengikuti sertifikasi juga diberikan kepada ASN yang telah mengikuti pelatihan pada tahun-tahun sebelumnya, namun belum berhasil memperoleh sertifikat kompetensi.
“Langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mendorong setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, khususnya pada bidang teknis pemerintahan,” kata Ance.
Ia berharap tingkat kelulusan sebesar 92 persen tersebut semakin memperkuat ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga mampu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan pemerintah.
