“Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, terdapat 219.789 jiwa pada desil 1 hingga 4 yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini membutuhkan langkah koordinasi lintas sektor yang lebih tajam, mulai dari penetapan sasaran, integrasi program, hingga efektivitas anggaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan stunting sebagai isu krusial yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Prevalensi stunting di Pasaman Barat tahun 2025 berada di angka 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita. Penanganannya tidak bisa hanya dari sektor kesehatan, karena 70 persen faktor penyebabnya berasal dari aspek gizi sensitif seperti sanitasi, pola asuh, akses pangan, dan layanan dasar lainnya,” ungkap Doddy.
Ia menambahkan bahwa program CSR ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan aktif perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dalam isu strategis daerah, khususnya penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Upaya ini kita lakukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mencapai target pembangunan, yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,16 persen, prevalensi stunting menjadi 11,52 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026. Pemerintah daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen PT BPP yang telah menunjukkan komitmen nyata membantu masyarakat kurang mampu. Ini merupakan alokasi bantuan terbesar per keluarga yang kita dorong saat ini, dan sangat tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dan stunting.
