Pasaman Barat

Pemda Pasbar Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan dan Stunting, 3 RTLH Direhab Lewat Kolaborasi CSR PT BPP

×

Pemda Pasbar Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan dan Stunting, 3 RTLH Direhab Lewat Kolaborasi CSR PT BPP

Sebarkan artikel ini

Pasbar, Hantaran.co–Sinergi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem kembali diperkuat melalui penyerahan bantuan bedah rumah program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Bakrie Pasaman Plantation (BPP) kepada warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Jumat (24/4/2026).

Penerima bantuan masing-masing yakni Gusnaldi, warga Jorong Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas; Suhendar, warga Jorong Pengambiran, Kecamatan Koto Balingka; dan Ilias, warga Jorong Bukit Malintang, Kecamatan Sungai Aur.

Pemerintah Daerah Pasaman Barat bersama PT BPP telah menyelesaikan paket pengerjaan CSR dengan total anggaran sebesar Rp100.200.000 kepada tiga penerima manfaat, yang masing-masing menerima alokasi sebesar Rp33.400.000. Pengerjaan tersebut meliputi renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni, pembangunan sumber air bersih, penyediaan sanitasi layak, sambungan listrik bersubsidi, serta bantuan kompor lengkap dengan regulator dan tabung gas untuk kebutuhan memasak.

Baca Juga  Syukuran Batagak Kudo-Kudo Masjid Multazam, Bupati Yulianto: Tradisi Batagak Kudo-Kudo Perkuat Identitas dan Kebersamaan Masyarakat

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah. Tercatat, pada tahun 2024 telah direhabilitasi sebanyak 1 unit RTLH, dan pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 14 unit RTLH yang telah ditangani melalui dukungan CSR dari 11 perusahaan, dengan total anggaran tahun 2025 sebesar Rp436.000.000.

Bupati Pasaman Barat Yulianto melalui Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata PT BPP dalam mendukung upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mempercepat penanganan stunting.

Baca Juga  Tingkatkan Kebersihan Lingkungan, Pemkab Pasbar Gelar Goro Massal “Gerakan Indonesia Asri”

Dalam sambutannya, Doddy menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan mendesak yang memerlukan penanganan sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui pembangunan inklusif dan berkeadilan. Ia menyebutkan, pada tahun 2025 angka kemiskinan di Pasaman Barat mengalami penurunan menjadi 6,3 persen dari sebelumnya 7,0 persen atau setara 31.680 jiwa. Namun demikian, jumlah masyarakat rentan miskin masih cukup besar.