Payakumbuh, hantaran.co – Kolaborasi strategis antara pihak eksekutif dan legislatif berbuah manis bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Daerah ini berhasil mendapatkan tambahan 100 unit bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat, sehingga total alokasi program tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 348 unit pada tahun 2026.
Keberhasilan menjemput alokasi tambahan tersebut tidak lepas dari langkah proaktif Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta bersama Anggota DPRD Kota Payakumbuh Mardion Fernandes. Keduanya secara khusus menemui Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di kediamannya beberapa waktu lalu untuk melobi langsung pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera di Payakumbuh.
“Tambahan 100 unit ini kita dapat setelah ada pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar. Kita bersama Pak Mardion menyampaikan kebutuhan RTLH di Payakumbuh,” kata Zulmaeta di Payakumbuh, Senin (28/9/2026).
Program pengentasan kemiskinan ekstrem ini secara spesifik menyasar masyarakat miskin yang masuk dalam data desil di bawah 4. Untuk menjamin akurasi distribusi, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi ketat di lapangan agar penerima benar-benar memenuhi kriteria.
“Yang menerima ini masyarakat miskin yang masuk desil di bawah empat dan memang benar-benar layak menerima bantuan. Jadi kelayakannya harus kita pastikan,” ujarnya.
Secara teknis, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp25 juta per unit. Dana tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat dengan pola pengerjaan swadaya, yang mencakup penyediaan tenaga kerja atau tukang secara mandiri. Program prioritas ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
