BUKITTINGGI, hantaran.co — Masyarakat di selingkar Danau Maninjau menyepakati tidak akan ada lagi upaya pembuatan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan danau. Komitmen disampaikan setelah masyarakat Asosiasi Petani-Nelayan KJA Maninjau, tokoh masyarakat, serta Forkopimda Sumbar “duduk bersama” membahas upaya penyelamatan danau.
“Setidaknya ada dua kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan dengan petani-nelayan KJA serta tokoh masyarakat. Pertama, moratorium pembuatan KJA. Kedua, menyamakan niat untuk kembali melestarikan Danau Maninjau dari pencemaran yang telah terjadi,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi usai pertemuan di Bukittinggi, Sabtu (3/7/2021).
Mahyeldi mengakui, sebagai salah satu potensi dan kebanggaan daerah, Danau Maninjau telah menjadi salah satu penopang bagi perekonomian warga. Jika di masa lalu masyarakat di kawasan danau hidup dalam kondisi keterbatasan, maka hari ini taraf hidup dan kesejahteraan sudah sangat membaik.
“Dalam upaya penyelamatan Danau Maninjau, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya penyelamatan danau, dibutuhkan kesepatan dan duduk bersama dengan masyarakat. Musyawarah mufakat harus jadi kekuatan utama,” ucap Mahyeldi lagi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Asosiasi Petani-Nelayan KJA Danau Maninjau yang juga tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau, Muklis Malik mengatakan, bahwa pada dasarnya tidak ada niat masyarakat untuk bertentangan dengan aparatur pemerintahan dalam melihat persoalan Danau Maninjau.
“Jangan sampai ada kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam persoalan ini. Kami akhi, dulunya daerah di sekitar Danau Maninjau adalah daerah tertinggal, yang kemudian masyarakatnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah adanya program Keramba Jaring Apung dari pemerintah pada tahun 1992,” kata Muklis Malik.
Mukhlis juga mengatakan, bahwa saat ini masyarakat merasa resah dan gelisah dengan berbagai isu dan pemberitaan di media massa yang menyudutkan masyarakat dalam persoalan tercemarnya Danau Maninjau. Sehingga, masyarakat menjadi sorotan utama dalam persoalan tersebut.
“Bagi kami ini tentu hal yang memalukan. Sementara mereka yang di luar itu tidak tahu kondisi masyarakat. Pencemaran danau bukan sepenuhnya berasal dari KJA, tetapi juga karena sampah harian masyarakat, dampak pestisida pertanian di sekitar danau, serta aktivitas PLTA Maninjau yang juga berpengaruh besar pada kondisi danau,” katanya lagi.
Muklis menekankan, bahwa duduk bersama antara masyarakat dan pemerintah adalah langkah terbaik dalam mencari solusi penyelesaian pencemaran Danau Maninjau.
“Kami masyarakat setempat juga ingin agar danau ini tidak tercermar dan dapat kembali lestari. Oleh karena itu kami berharap program yang akan dilakukan dapat disampaikan secara transparan,” ucap Muklis menutup. (*)
Rilis/hantaran.co
Komentar