SOLOK, hantaran.co–Rapat keputusan pembahasan jalan nasional di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, yang berkaitan dengan tambang rakyat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang diadakan di ruang Setda Pemkab Solok pada Rabu (8/5/2024) dinyatakan batal. Hal ini karena tidak adanya kepastian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
Bahkan rapat ini sudah batal untuk ketiga kalinya. Sebelumnya rapat pertama di 29 April, Bupati Solok Epyardi Asda kecewa dengan sikap Pemprov yang dinilai tidak serius menyelesaikan dengan hanya mendatangkan perwakilan pejabat yang tidak bisa mengambil keputusan.
“Kami dapat informasi jelang rapat ini kalau Kadis (kepala dinas) yang diundang untuk membuat komitmen atau mengambil keputusan tidak hadir. Padahal rapat jauh sudah ditentukan tapi mereka tidak hadir,”kata Epyardi Asda pada Rabu (8/5/2024).
Padahal kata Epyardi, perwakilan masyarakat, tokoh nagari, dan pemilik tambang sudah hadir, dan berharap sesuai pembahasan sebelumnya kalau rapat kali ini bersifat final atau memutuskan dengan cepat.
“Ini sudah ketiga kalinya batal, ini bukan ujug-ujug rapat, tapi sudah dibahas berulang kali. Rapat ini untuk menyelesaikan masalah jalan nasional yang mana ada surat dari Dirjen Bina Marga yang mengatakan, penyelesaian jalan itu dapat dilakukan jika aktivitas tambang dihentikan atau dicarikan solusinya. Artinya, semua pihak termasuk Provinsi Sumbar harus memutuskan ini,”kata Epyardi.
“Miris sekali, ini masalah hidup orang banyak. Bukan warga kami di Kabupaten Solok saja tetapi warga Solok Selatan, warga Jambi yang melewati jalan nasional itu juga merasakan dampaknya,”ungkap Epyardi menambahkan.
Terkait langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Solok, Epyardi akan mendiskusikannya dengan tingkat pusat.
“Saya tak mau nanti dianggap hanya menyalahkan gubernur. Tapi ini faktanya, diundang tidak datang. Jadi nanti kami akan bahas lagi apakah kami akan surati Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri soal ini,”kata Epyardi.
Dijelaskannya, pihak Pemkab meski bukan yang berwenang tetapi tetap komitmen membantu menyelesaikannya. Bahkan Pemkab sudah mengetahui benang merah atau sudah punya konsep solusi untuk ditawarkan.
“Kami sudah lihat benang merah masalah ini, dan sudah punya solusi. Maka itu kita duduk bersama. Tapi kalau seperti ini diundang tidak hadir biarkanlah masyarakat yang menilai,”kata Epyardi.
MASYARAKAT KECEWA
Hari, salah seorang warga yang mewakili yang bekerja di tambang Aie Dingin mengatakan, sangat berharap penyelesaian masalah tambang dan jalan nasional itu.
“Kami berharap sekali karena sudah 15 hari kurang lebih kami tidak beroperasi. Soal pihak provinsi yang tidak hadir saya tidak tahu alasannya yang jelas kami mohon solusinya. Karena pekerja kami juga punya kelurga yang mesti dihidupi,”tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Damiri sebagai pelaku usaha. Ia kecewa karena batalnya rapat untuk keputusan tersebut karena tidak hadirnya pihak Provinsi Sumbar.
“Ya kami kecewa. Soal tanggung jawab jalan, bagi kami pelaku usaha, jalan yang bisa kami perbaiki sudah kami perbaiki. Gorong-gorong yang tertutup sudah kami buka, jalan masyarakat juga sudah kami perbaiki,”ujarnya.
Seperti diketahui pada Senin 22 April Bupati Solok Epyardi Asda bersama BPJN Sumbar melakukan kunjungan ke lokasi tambang.Pada saat itu bupati akan mengundang semua pihak untuk duduk bersama menyelesaikan dengan secepatnya.
Pada Senin 29 April Pemkab mengundang semua pihak mulai dari warga, tokoh nagari, pelaku usaha, BPJN, IT (Inspektorat Tambang) KSDM dan Pemprov Sumbar.
Namun, pada saat rapat pihak Pemprov Sumbar hanya diwakili setingkat Kasi atau pejabat yang tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan.
(Dafit/Hantaran.co)
Komentar