JAKARTA, hantaran.co – Pemerintah telah menyalurkan BLT BBM sebesar Rp600.000 untuk empat bulan kepada 20,65 juta penerima manfaat se-Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp12,4 triliun, Kamis (1/9/2022) kemarin. Adapun alasannya adalah agar dapat menjaga daya beli masyarakat ditengah rencana kenaikan harga BBM.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni meminta agar pengawasan terkait penyaluran dana bansos tersebut perlu ditingkatkan, dia meminta semua pihak mesti terlibat. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau penyelewengan dana bansos dari tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Ya, kami minta semua pihak terlibat dalam pengawasan penyaluran dana bansos ini. Jangan sampai ada oknum-oknum nakal yang menyunat dana yang bukan haknya ini. Jika hal ini terjadi, tentunya kasihan kita dengan masyarakat penerima manfaat yang tidak lagi mendapatkan haknya secara utuh,” ujar Lisda melalui keterangan resminya yang diterima hantaran.co jaringan Haluan, Jum’at (2/9/2022).
Srikandi NasDem ini menyebut, selaku komisi yang bermitra dengan Kementerian Sosial, pihaknya sudah mewanti-wanti petugas terkait agar persoalan data segera diselesaikan dengan baik. Sebab, hal ini terus menjadi polemik ditengah masyarakat.
“Kami ingatkan lagi mereka (Kemensos) soal keakuratan data. Jangan sampai nanti ditemukan lagi persoalan manipulasi data dilapangan, termasuk juga dengan temuan data ganda, sehingga penyaluran bansos ini menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini jangan sampai terulang lagi. Kami sudah ingatkan petugasnya, jangan ada yang mencoba bermain-main,” kata Lisda menegaskan.
Terkait penyaluran BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Politisi asal Sumbar ini mengaku sangat senang mendengar informasi tersebut. Menurut Lisda, hal ini upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ditengah dampak kenaikan harga BBM.
“Dengan adanya bansos ini, tentunya masyarakat bisa merasakan sedikit kebahagiaan ditengah rencana pemerintah untuk menaikkan BBM. Kami mendukung program ini, karena bantuan ini memang menyangkut kebutuhan masyarakat kecil. Berbanding terbalik dengan subsidi BBM yang faktanya dilapangan masih banyak dinikmati oleh mereka yang hidupnya sudah berkecukupan, dan tentunya hal ini perlu menjadi bahan evaluasi kedepannya,” ucapnya lagi.
Terkait hal itu, Lisda kembali menegaskan agar pemerintah tetap konsisten menjalankan program bansos dengan anggaran yang sudah dikucurkan sebesar Rp24,17 triliun tersebut.
“Semoga BLT yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 20,65 juta ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Kami berharap anggaran yang sudah dikucurkan sebesar Rp24,17 triliun ini mampu membantu masyarakat ditengah rencana kenaikan BBM,” tutur Lisda.
Untuk diketahui, pemerintah tengah menyalurkan BLT BBM sebesar Rp600.000 untuk empat bulan kepada 20,65 juta penerima manfaat se-Indonesia dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
BLT BBM ini merupakan salah satu dari tiga jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
Selain BLT BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) yang bakal diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan tersebut dibayarkan satu kali dengan nilai Rp600.000 per orang sehingga anggarannya sebesar Rp9,6 triliun.
Bantuan lainnya adalah bantuan sosial dari pemerintah daerah yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun.
hantaran/*
