PESSEL, hantaran.co— Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, meminta pemerintah daerah serius mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah setempat.
Ketua HKTI Kabupaten Pesisir Selatan, Eri Nofriadi mengatakan, jika dibiarkan berlarut-larut kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk subsidi di tingkat kios pengecer sehingga membebani para petani, khususnya tanaman pangan.
“Benar, kondisi seperti ini bakal memberatkan petani. Jika dibiarkan berlarut-larut kondisinya semakin rumit,” ujarnya pada wartawan di Painan, Minggu (23/1).
Saat ini, harga pupuk subsidi ditentukan oleh kios pengecer, bahkan sangat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan, kata dia, pemilik kios hanya mau menjual pupuk asalkan petani tutup mulut soal harga.
Ia menyebut, penekanan seperti itu telah terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Padahal pupuk bersubsidi adalah milik petani yang diusulkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sedangkan dalam rantai distribusi pihak distributor dan kios pengecer hanyalah sebagai penyambung tangan produsen dan tidak berhak berspekulasi terkait harga dan ketersediaannya.
“Bahkan, penekanan pada petani dari kios pengecer itu telah kami buktikan, namun di lain sisi petani butuh. Akhirnya mau tak mau mereka setuju saja,” ucapnya lagi.
Ke depan ia berharap, pemerintah kabupaten memperketat pengawasan pupuk bersubsidi dengan melibatkan berbagai unsur seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Kemudian memastikan RDKK sesuai dengan kebutuhan wilayah, dan memberikan sanksi tegas bagi para distributor dan kios pengecer yang mencoba bermain demi keuntungan pribadi dan kelompok.
Ia mengatakan, kenaikan harga dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Pesisir Selatan sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Petani menjerit karena hasil pertanian tidak seimbang lagi dengan modal tanam.
Terpisah, seorang petani di Kampung Muaro, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Zulkifli, (52) kepada wartawan mengaku, pupuk jenis ZA kini seharga Rp360 ribu per karung (50 Kilogram), bahkan harga tersebut melonjak jauh dari harga sebelumnya, Maret yang hanya Rp150 ribu per karung.
Sementara, untuk jenis Ponska, naik dari Rp150 ribu per karung, kini menjadi Rp300 ribu per karung. Namun, keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan setempat.
Kondisi yang sama juga dirasakan Marinis (48) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas. Ia menyebut, tak hanya kenaikan harga, ketersediaan pupuk bersubsidi juga mulai langka sejak dua bulan terakhir.
Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separoh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Padahal sekarang sudah memasuki musim tanam. Akibatnya kini banyak padi petani yang menguning karena kekurangan pupuk,” tuturnya.
(Okis/Hantaran.co)
Komentar