PADANG, hantaran.co — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Barat relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Diharapkan, karhutla di Sumbar semakin berkurang, dan bahkan nihil di tahun-tahun berikutnya.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Sumbar Tahun 2020, di Pangeran Beach Hotel, Rabu (2/12). Menurutnya, karhutla termasuk kategori bencana yang perlu diantisipasi dan diwaspadai. Lambat mengatasinya, apalagi sampai gagal, maka kebakaran akan menjadi bencana bagi daerah, bahkan sampai ke negara tetangga.
Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, upaya pencegahan sedini mungkin tetap harus dikedepankan. Untuk itu, perlu koordinasi yang lebih intensif seluruh pemangku kepentingan di Sumbar, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana karhutla.
Ia mengatakan, Sumbar termasuk provinsi yang sedikit kebakaran hutan. Walaupun masih terdapat pantauan adanya hotspot (titik panas) di beberapa kabupaten/kota, namun Sumbar jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain, khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Alhamdulillah, dari 230 ribu hektar yang dikelola oleh masyarakat, tidak ada sedikitpun kebakaran,” ujarnya.
IP mengimbau masyarakat yang ada di kawasan hutan, yang sebagian besar tinggal berbatasan langsung, harus bisa menjaga hutan. Termasuk juga kepada seluruh pelaku industri di kawasan hutan agar cepat tanggap jika menemukan hotspot.
“Kami ingatkan kepada pengusaha, jangan ambil manfaat saja, jangan cari untung saja. Tapi lupa kepada dampak lingkungan, medis, kemanusiaan, dampak ekonomi dan lainnya. Jangan lagi membakar lahan. Kalau masih izinnya, kami cabut,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, selama 2020 masih terjadi 12 titik kebakaran hutan di Sumbar. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar melalui polisi kehutanan dan brigade dengan rutin patroli, agar tidak terjadi kebakaran hutan serupa. Jika masih ada, maka akan diberikan tindakan hukum untuk efek jera supaya tidak mengulangi kembali.
Sementara itu, Kepala Dishut Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan, kebijakan dalam mencegah sebelum kebakaran terjadi, yakninya dengan memetakan daerah rawan, melakukan sosialisasi, melakukan patroli polisi kehutanan, termasuk bekerjasama TNI, Polri, dan dengan masyarakat lokal.
“Jadi, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan kebenaran titik api yang terpantau tersebut,” ujarnya.
Sementara, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK), Ruandha Agung Sugardiman mengakui, selama ini Sumbar tergolong rendah tingkat kebakaran hutannya.
“Hotspot atau titik panas penyebab karhutla di seluruh Indonesia menurun dari 25.453 titik menjadi 2.191 titik, yang berarti terdapat penurunan sebesar 91,39 persen” ujarnya. (*)
Fardi/hantaran.co
