BUKITTINGGI, hantaran.co — Pemprov Sumbar mendorong agar penggunaan dana desa/nagari dapat menunjang pemantapan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan misi pemulihan ekonomi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) juga menekankan, bahwa pelaksanaan desa bertanggung jawab dalam penanganan dampak pandemi.
Harapan itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah,, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Hotel Royal Denai, Bukitinggi, Rabu (30/6). Sebab menurutnya, sepanjang tahun 2020 lalu atau pada tahun pertama wabah Covid-19, realisasi dana desa telah diprioritaskan sepenuhnya untuk penaganan pandemi.
“Fokus pemanfaatan dana desa agak bergeser. Pada 2020 difokuskan pada penanganan Covid-19, pada 2021 ini mulai lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi, meski tetap ada porsi untuk penanganan pandemi,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan, sesuai Perturan Menteri Desan PDTT Nomor 13 tahun 2020, disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa 2021 adalah untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan di desa atau Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa). Yaitu, upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya. SDGs juga sudah ditetapkan menjadi acuan pembangunan desa pada 2020-2024.
Di Sumbar, sambung Mahyeldi, tercatat satu daerah yang telah selelsai melakukan pendataan SDGs, yaitu Kabupaten Pasaman yang telah menyelesaikan pendataan hingga 100 persen untuk 37 nagari secara tepat waktu. Ia pun mendorong agar kabupaten/kota lainnya untuk mempercepat pendataan SGDs.
“Mudah-mudahan daerah lain bisa mengikuti Pasaman dalam menyelesaikan pendataannya, agar program dana desa juga bisa maksimal dimanfaatkan,” ujarnya lagi.
Dalam rakor tersebut, Mahyeldi juga mengingatkan agar setiap daerah, desa, ataupun nagari saling memberikan pengalaman dan pemahaman dalam pembangunan desa yang lebih baik. Terutama dalam usaha bangkit dari kondisi krisis akibat pandemi.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumbar, Syafrizal, bahwa dalam percepatan pencapaian SDGs desa, dilakukan beberapa upaya seperti pemulihan ekonomi sesuai kewenangan desa seperti revitalisasi dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengembangan ekonomi produktif.
“Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa seperti pendataan, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi, serta pengembangan desa wisata,” ujar Syafrizal.
Sedangkan untuk penganan pandemi, kata Syafrizal lagi, sudah ditetapkan yaitu mengalokasikan sebesar 8 persen dari dana desa, yang nantinya juga bisa digunakan untuk penguatan program Nagari Tageh, seperti menyediakan rumah isolasi hingga dapur umum.
“Nagari Tageh mendorong untuk masyarakat desa/nagari berinisiatif dalam mengatasi masalah Covid-19 secara mandiri di antaranya dengan penyediaan rumah isolasi nagari,” katanya.
Menggerakan Ekonomi Desa
Sementara itu, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, desa mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Sebab sektor-sektor pendongkrak perekonomian saat ini mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
“Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa memang dibebankan ke desa, dan satu-satunya kunci untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa,” ujar Abdul dikutip dari kemendesa.go.id, Kamis (1/7).
Menurutnya, salah satu unit usaha BUMDes yang saat ini memiliki potensi yang cukup tinggi adalah pengembangan desa wisata, karena akses yang lebih dekat dari masyarakat dan bisa menjadi opsi lain dari kondisi tempat-tempat wisata terkenal yang saat ini juga mengalami krisis.
Selain itu, kata Abdul, peruntukan dana desa juga bisa digunakan untuk kebutuhan warga masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa. Menurutnya, jika dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perputaran uang di desa-desa seluruh Indonesia akan sangat efektif dan maksimal.
“Kalau 33 provinsi di Indonesia pertumbuhan ekonominya yang ditopang oleh BUMDes dan kemudian surplus maka ekonomi nasional juga pasti akan surplus. Oleh karena itu, kita akan fokus terkait dengan penggunaan dana desa. Termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan padat karya tunai desa (PKTD), yang juga menjadi salah satu faktor untuk pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa,” katanya. (*)
Taufiq/hantaran.co
Komentar