PADANG, hantaran.co — Sumbar menyambut baik rencana pemerintah untuk membuka satu juta formasi guru pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Sebab, Sumbar saat ini tengah kekurangan guru berstatus PNS, terutama di tingkat sekola dasar dan menengah pertama (SD dan SMP), di mana sebagian guru yang bertugas masih berstatus honorer sejak sekian lama.
Ketua Pembina BPH STKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar, Dasrizal, kepada Haluan menilai, Sumbar memang tengah dalam kondisi sangat kekurangan tenaga pengajar di tingkat SD. Bahkan, kekurangan guru SD PNS tidak saja ditemukan di daerah kabupaten dan kota, tetapi juga di pusat pemerintahan provinsi.
“Kekurangan guru SD berstatus PNS juga terjadi di Kota Padang. Masih banyak guru SD yang bersatus honorer, jumlahnya hampir 40 persen. Oleh karena itu, kami berharap agar tahun 2021 nanti lebih banyak guru yang diangkat sebagai PNS,” kata Dasrizal kepada Haluan, Jumat (20/11/2020).
Tidak hanya di SD, Dasrizal juga mengatakan bahwa hampir 20 persen guru SMP berstatus honorer. Oleh karena itu, PGRI berharap agar pemerintah lebih memprioritaskan penerimaan CPNS untuk tenaga pengajar tingkat SD dan SMP, dengan mengutamakan tenaga pengajar yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun dan masih berstatus honorer.
“Selain itu, kami berharap agar pemerintah melakukan pengangkatan bagi pegawai SD. Sebab selama ini, proses administrasi di kebanyakan SD langsung dirangkap oleh kepala sekolah. Lalu, kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada guru untuk mengurus administrasi itu. Tentu itu akan menganggu konsentrasi mengajar,” katanya lagi.
Senada dengan Dasrizal, Koordinator Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Sumbar, Abuzar, juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengangkatan PNS untuk formasi tenaga-tenaga teknis di sekolah, seperti formasi penjaga sekolah dan pegawai administrasi sekolah lainnya.
“Informasi yang saya terima, penerimaan 2021 nanti hanya diperuntukkan bagi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Tidak ada tenaga teknisnya. Kami berharap, pemerintah juga membuka kesempatan bagi kawan-kawan kami di bagian tenaga teknis ini agar bisa jadi PNS,” kata Abuzar.
Tenaga teknis yang dimaksud Abuzar bukan hanya pegawai-pegawai di sekolah. Akan tetapi, termasuk pegawai yang bertugas di Dinas Perhubungan, Kantor Kecamatan, dan sejumlah instansi lainnya. Sebab sampai saat ini, Abuzar mencatat ada 6.526 tenaga Honorer Kategori 2 di Sumbar yang berharap diangkat menjadi PNS.
“Tapi itu bukan cuma guru, di situ juga ada sebagian kecil dari honorer di Satpol PP, puskesmas atau kesehatan, serta pegawai di kelurahan dan kecamatan. Sedangkan nonkategori juga lebih banyak jumlahnya. Banyak di antara mereka yang umurnya sudah melewati batas untuk mendaftar jadi PNS. Harapan mereka untuk jadi PNS hanya di Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Tetapi di tahun depan formasi itu kabarnya juga tidak ada,” katanya menutup. (*)
Riga/hantaran.co
