PASAMAN, hantaran.co — Bupati Pasaman, Benny Utama, meminta pemerintah segera memperbaiki jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Limapuluh Kota.
Hal tersebut disampaikan Bupati, Benny Utama, kepada Komisi IV DPRD Sumbar saat melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi menjemput aspirasi daerah, Kamis (22/7/2021).
Benny Utama mengatakan, terkait aspirasi tentu banyak sekali, namun salah satu yang strategis dan perlu penanganan segera yang secara tupoksi dari kewenangan provinsi yaitu jalan lubuk Sikaping dengan Talu.
“Kami mengharapkan ada tindak lanjut jalan yang sudah lama terbangkalai ini, yaitu jalan Lubuk Sikaping – Talu yang sudah dibantu dari tahun 2000-an yang menghubungkan antar dua kabupaten,” ujarnya.
Selain Jalan Lubuk Sikaping – Talu, sambung Benny, ada jalan yang ingin di garap juga yaitu jalan Bonjol – Suliki yang sudah di MOU dengan kabupaten Limapuluh Kota, dan ruas-ruas jalan lainnya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia secara resmi akan menyurati Gubernur Sumbar Mahyeldi, dan membutuhkan suport dari anggota DPRD Sumbar khususnya dari komisi IV.
“Mudah-mudahan silaturahmi dan komunikasi yang seperti ini dapat membantu percepatan pembangunan di daerah khususnya Kabupaten Pasaman,” ujar mantan Anggota DPRD Sumbar dari Komisi IV itu.
Lebih jauh Benny Utama mengatakan, dirinya berharap tahun ini semuanya tuntas. Jangan hanya sekedar menganggarkan uang sekitar 1-2 miliar saja untuk pemeliharaan. Apalagi jalan provinsi yang paling banyak yaitu di Kabupaten Pasaman.
“Ruas jalan provinsi paling banyak di Pasaman. Ke depannya tentu juga harus memadai, bukan Pasaman yang harus lebih, karena memang jalan provinsi di Pasaman panjang, dan seharusnya juga mendapatkan perhatian,” katanya.
Benny Utama menjelaskan, seperti di jalan Panti Simpang Empat yang ruas jalannya 90 kilometer, saat ini kondisinya sudah tidak layak. Ditambah tahun ini hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pemeliharaan, tentu tidak memadai dengan ruas jalan 90 kilometer tersebut.
“Kondisi jalan provinsi di Pasaman tidak layak, banyak lubang dan rusak. Tiga tahun terakhir hampir tidak dapat pemeliharaan, jika dapat Rp1 miliaran untuk panjang 90 kilometer tidak layak karena jalan ini padat dan jalan tertua yang menghubungkan dua kabupaten,” katanya lagi.
Benny Utama berharap, dari perbincangan dengan komisi IV DPRD Sumbar untuk profesional dalam penganggaran, selain ruas jalan paling banyak dan panjang di Pasaman, tentu porsinya juga harus besar, sehingga ada keseimbangan dalam pembangunan.
Menurutnya, program strategis provinsi yang ada di kabupaten kota yang menjadi prioritas, karena provinsi habis terbagi di kabupaten kota.
“Jika provinsi ingin kuat dan sejahtera, maka kuatkan dan sejahterakan kabupaten kota melalui percepatan pembangunan. Sebab, kunci kesuksesan seorang gubernur dan wakil gubernur, jika dirinya berhasil mengangkat kabupaten kota yang ada di wilayahnya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Gerindra, Desrio Putra, memberikan dukungan atas percepatan pembangunan di Kabupaten Pasaman. Di antaranya rehabilitasi dan peningkatan ruas jalan Panti – Simpang Empat, pembangunan jalan Bonjol – Suliki, dan pembangunan jalan Lubuk Sikaping – Talu.
Desrio Putra menyatakan, bahwa dirinya bersama Komisi IV DPRD Sumbar sangat setuju sekali dan akan membantu memperjuangkan dalam pengalokasian anggaran oleh SKPD terkait.
“Kita juga sudah meminta Bupati Beni Utama untuk mengajukan surat kepada gubernur dan memberikan tembusan kepada kami. InsyaAllah, kami akan perjuangkan harapan masyarakat pasaman yang disampaikan oleh Bupati,” ujarnya.
Desrio Putra juga mengatakan, bukan hanya untuk infrastruktur jalan, untuk bidang irigasi atau sumber daya air, bidang perumahan permukiman, bidang energi atau kelistrikan dan bidang lainnya juga silahkan diajukan.
“Kami Komisi IV DPRD Sumbar mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kota di Sumbar. Kita ingin adanya pemerataan pembangunan, dana APBD provinsi juga harus didistribusikan secara adil ke kabupaten kota, dan harus dipastikan bahwa belanja APBD itu harus memiliki dampak langsung terhadap perekomomian masyarakat,” ujarnya lagi.
Menurutnya, tidak perlu bangga Sumbar membangun bangunan megah dengan biaya mahal, kalau kemudian bangunan tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi rakyat atau pun tidak dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar.
“Kalau kita betul-betul ingin Sumbar dengan rakyat yang madani, unggul dan berkelanjutan, maka sudah saatnya kebijakan anggaran harus lebih pro rakyat, pro perkampungan, dan pro kesejahteraan yang kongkrit,” katanya. (*)
Fardi/hantaran.co
Komentar