PASAMAN, HANTARAN.CO – Menjelang genap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman periode 2025–2030, program unggulan bertajuk “Pasaman Bangkit” mulai menuai kritik dan evaluasi dari berbagai elemen masyarakat.
Sejumlah janji pembangunan yang sebelumnya digadang-gadang menjadi solusi bagi rakyat kecil dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sorotan itu datang dari Ketua Umum Korps Mahasiswa Pasaman (KOMAPAS) Pekanbaru, Fattah Hunnur, yang menilai beberapa program prioritas pemerintah daerah masih menyisakan persoalan, mulai dari sektor pertanian, pendidikan, akses internet, hingga penciptaan lapangan kerja.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah layanan “Bajak Gratis” bagi petani. Program tersebut disebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat kategori Desil 1 atau kelompok ekonomi paling rendah.
Menurut Fattah, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan petani kecil karena mayoritas petani di Pasaman justru berada pada kelompok Desil 2 hingga Desil 5 yang juga mengalami kesulitan ekonomi.
“Mayoritas petani di Pasaman bukan hanya berada pada Desil 1. Banyak masyarakat tani yang masuk kategori Desil 2 sampai Desil 5 dan sama-sama membutuhkan bantuan layanan bajak sawah,” ujar Fattah, Senin (11/6/2026).
Ia menjelaskan sebagian besar petani di Pasaman merupakan petani kecil dengan luas lahan terbatas dan penghasilan yang sangat bergantung pada hasil panen.
Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 23.946 rumah tangga usaha tanaman pangan di Kabupaten Pasaman. Mayoritas di antaranya diperkirakan berada pada kelompok masyarakat rentan hingga menengah bawah.
Karena itu, KOMAPAS Pekanbaru meminta pemerintah daerah memperluas cakupan penerima manfaat program bajak gratis, agar bantuan lebih merata dan tepat sasaran.
Selain sektor pertanian, program pendidikan gratis dan bantuan seragam sekolah juga menjadi sorotan. Fattah menilai program sekolah gratis sejatinya telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya, sementara tambahan program bantuan seragam sekolah gratis hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan realisasi.
“Program sekolah gratis sebelumnya sudah pernah dijalankan. Tetapi tambahan program baju sekolah gratis sampai sekarang masih dipertanyakan masyarakat terkait kepastian pelaksanaannya,” katanya.
