PADANG, hantaran.co — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus mengebut proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol demi mengejar target penyelesaian proyek pada akhir 2022. Tercatat hingga awal Juli tahun ini, panjang tol yang telah terbangun baru mencapai 4,2 kilometer dari rencana pembangunan 36,15 kilometer pada sesi Padang-Sicincin.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebutkan, masalah pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I Padang-Sicicin mulai terurai satu per satu, dan proses pembebasannya diharapkan bisa lancar dan tuntas pada Desember 2021. Sehingga, target pengoperasian pada Desember 2022 bisa terwujud.
Hal itu disampaikan Mahyeldi dalam rapat koordinasi bersama Kapolda Sumbar, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bupati Padang Pariaman, serta OPD terkait di Istana Gubernur, Sabtu (10/7/2021). Ia mendorong, agar terbangun kerja sama dan koordinasi yang intensif dari seluruh pihak dalam mempercepat pembebasan lahan tol.
“Kita minta ada laporan harian dalam proses pembebasan lahan untuk jalan tol ini, supaya kendala yang ditemukan di lapangan bisa cepat diatasi sehingga penyelesaiannya bisa sesuai dengan target,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menilai, dengan kerja sama dan koordinasi berbagai pihak bersama Forkopimda, persoalan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ia memisalkan keberhasilan proses pembebasan lahan untuk jalan by pass di Kota Padang yang berjalan cukup efektif dengan skema kerja bersama.
“Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang berbeda, oleh karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi dengan semua pihak mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab Padang Pariaman, BPN, Kepolisian, TNI, hingga Kejaksaan,” katanya.
Tak Ada Penolakan
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy melaporkan, bahwa hasil kunjungan tim percepatan pembebasan lahan ke lokasi pembangunan proyek jalan tol beberapa waktu lalu menyimpulkan, bahwa tidak ada penolakan oleh masyarakat atas pembangunan tol atau pun pembebasan lahan.
“Kita telah turun bersama dengan Kapolda, dan bertemu masyarakat. Ternyata tidak ada yang menolak pembangunan, bahkan beberapa pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap meminta agar pencairan dana dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyatakan, pihaknya siap mengawal proyek nasional tersebut, terutama dalam pendampingan terkait proses hukum. Ia percaya dengan kerja sama dengan kewenangan berbeda dalam satu tim akan mempercepat proses pembebasan lahan.
Toni juga meminta BPN tidak larut dalam persoalan internal pemilik lahan. Saat tanah milik masyarakat telah selesai diukur dan dokumennya dinyatakan telah lengkap, maka harus disegerakan melakukan pembayaran atau melakukan penitipan di pengadilan.
“Jika ada persoalan yang berkaitan dengan hukum dalam proses pembebasan lahan ini, kepolisian akan membantu menyelesaikannya sesuai dengan kewenangan,” ujarnya.
Ada pun Kepala BPN Sumbar Syaiful mengatakan, selain mempercepat proses pembebasan lahan, pihaknya juga mulai melakuan pengukuran lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I yang hampir 100 persen rampung. Akan tetapi, sejumlah bidang tanah masih terkendala terkait kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ganti rugi.
“Beberapa titik yang masih meragukan berada di kawasan Tarok City, karena dikhawatirkan ada overload bayar untuk lahan yang telah diganti kerugiannya oleh Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, BPN meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi terkait dokumen pengadaan lahan Tarok City agar tidak terjadi pembayaran ganda,” ujarnya.
Di samping itu, Syaiful mengakui ada beberapa pihak yang melakukan penuntutan terhadap BPN terkait lahan, tetapi dengan pendampingan jaksa pengacara Negara, hal tersebut bisa diselesaikan.
Menanggapi itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dan membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Termasuk untuk turun langsung ke lapangan menemui masyarakat pemilik lahan guna membantu tim percepatan pembebasan lahan tol.
“Informasikan kepada kami mana-mana bidang lahan yang masih bermasalah dan siapa pemiliknya. Kami akan bantu komunikasikan langsung dengan mereka, mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu bisa membantu percepatan pembebasan lahan tol,” ujar Suhatri Bur.
Sementara itu, perwakilan PT Hutama Karya, Berlin Tampubolon menyebutkan, proses pembangunan fisik atau konstruksi jalan tol Sumbar sesi I Padang-Sicincin yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sudah menyentuh angka 41 persen atau sepanjang 4,2 kilometer.
“Realisasi konstruksi sudah 41,218 persen, untuk panjang jalan yang sudah jadi itu 4,2 kilometer. Lalu ada 5,6 kilometer yang dalam tahap pengerjaan. Sisanya, belum dapat dilaksanakan karena akses belum ada,” ujar Berlin.
Ia menjelaskan, secara administrasi lahan yang sudah dibebaskan mencapai 33,33 persen, akan tetapi 12,97 km di antaranya belum bisa dikerjakan karena masih ada proses yang belum tuntas. Kemudian, masih terdapat lahan yang belum bisa dimasuki di Kecamatan Batang Anai dan Enam Lingkung.
Selain itu, sambung Berlin, kendala lain adalah terdapat lahan sepanjang 3,75 kilometer yang sebelumnya sudah mendapatkan izin untuk dilakukan pembangunan oleh pemilik lahan. Namun, pengerjaan kemudian belum bisa dimulai sebab izin dari pemilik tanah sudah jatuh tempo.
Berlin meminta, agar proses pembebasan lahan bisa segera diselesaikan. Sebab, kondisi geografis dan tanah di lahan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin sebagian besar merupakan tanah lunak. Sehingga, membutuhkan pengerjaan lebih lama dibanding tanah yang lain, terutama dalam proses pengerasan tanah sebagai dasar konstruksi bangunan.
Kemudian, kata Berlin, dalam proyek jalan tol Padang-Sicincin, juga akan dibangun jembatan di atas sungai, yang juga akan memakan waktu pengerjaan lebih lama. Oleh karena itu, ia meminta agar pembebasan lahan bisa dipercepat.
“Harus melakukan perbaikan tanah dasar dan membutukan waktu tunggu lima sampai enam bulan, lebih lama daripada waktu normal pengerjaan tol yang tidak ada perbaikan tanah dasarnya,” katanya.
Berlin mengatakan target penyelesaian fisik konstruksi tol seksi I Padang-Sicincin adalah Desember 2022. Hal itu akan bisa terealisasi jika pembebasan lahan bisa tuntas pada Desember 2021. (*)
Taufiq/hantaran.co
Komentar