BUKITTINGGI, hantaran.co – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama BPJS Kesehatan.
Pertemuan ini membahas perkembangan pembayaran iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh Pemda, bantuan iuran PBPU Pemda, serta Iuran Wajib (IW) Pemda sebagai upaya menjaga kesinambungan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, serta jajaran BPJS Kesehatan yang dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Dr. Nopi Hidayat, Apt., M.M., AAK., didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, SKM.
Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Dr. Nopi Hidayat, menyampaikan apresiasi atas komitmen yang terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program sekaligus memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara berkesinambungan.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terus menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan Program JKN. Sinergi seperti inilah yang menjadi fondasi agar masyarakat tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga setiap pihak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik demi menjaga keberlangsungan Program JKN,” ujar Nopi, Senin (27/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran PBPU Pemerintah Daerah selama periode Januari hingga Desember 2026. Hingga saat ini, pembayaran iuran tersebut telah direalisasikan dan dibayarkan lunas sampai dengan bulan Juli 2026.
Selain itu, pembayaran Iuran Wajib Pemerintah Daerah yang bersumber dari gaji aparatur juga telah direalisasikan hingga Juli 2026. Sementara itu, pembayaran Iuran Wajib atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dibayarkan hingga Mei 2026, sedangkan Iuran Wajib atas Tambahan Penghasilan Guru (TPG) telah direalisasikan sampai dengan Maret 2026.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan Program JKN, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan BPJS Kesehatan. Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kesiapannya untuk melunasi pembayaran iuran dan bantuan iuran PBPU Pemerintah Daerah hingga Desember 2026.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menambah alokasi anggaran Iuran Wajib Pemerintah Daerah sebesar Rp2,1 miliar, sehingga seluruh kewajiban iuran Pemerintah Daerah pada tahun 2026 dapat dipenuhi dan tidak terdapat tunggakan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, mengatakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan terus mendukung keberlangsungan Program JKN melalui pemenuhan kewajiban pembayaran iuran serta penguatan sinergi bersama BPJS Kesehatan.
“Program JKN telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Karena itu, kami akan terus memperkuat komitmen dan kolaborasi bersama BPJS Kesehatan agar keberlangsungan program ini tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tutup Ihpan.(*).
