“Kita ingin nagari memiliki peran kuat dalam menjaga adat, membina generasi muda, serta mendukung pembangunan di tengah masyarakat. Tentunya, hal ini diperkuat melalui keberadaan LKAAM bersama KAN dan ninik mamak,” katanya.
Fadly juga menilai perlu adanya penyamaan persepsi antara pemerintah, LKAAM, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Persoalan seperti narkoba, LGBT, tawuran, dan penyakit masyarakat, menurutnya, membutuhkan sinergi antarlembaga dengan tetap memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Penyamaan persepsi penting agar berbagai persoalan ke depan dapat ditangani secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga. Untuk itu, Pemko Padang bersama DPRD mendorong penyesuaian regulasi agar penguatan lembaga adat sejalan dengan upaya menangani persoalan sosial sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Fadly.
Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pelaksanaan Musda IX. Ia berharap forum tersebut menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat persatuan lembaga adat, meningkatkan pembinaan terhadap anak kemenakan, serta memperkuat keterlibatan ninik mamak dalam pembangunan daerah.
Ketua Pelaksana Musda IX LKAAM Kota Padang, Yolanda Kaharudin Datuak Sati Nan Balatiah, mengatakan Musda diikuti 23 pemilik suara.
