PADANG, Hantaran.co–Kejati Sumbar melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dana Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Kajati Sumbar, Anwarudi, pada Selasa (2/3).
Ia menegaskan, bahwa pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan dan pengumpulan data, dan barang bukti.
“Karena saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh tim Pansus, kami menghargai. Dari pihak kami juga sedang melakukan pengumpulan dan barang bukti. Nanti jika sudah ditemukan baik oleh tim pansus, atau polda, bahkan kami dari Kejati maka pastinya salah satu akan mundur. Saat ini biarkan proses dilakukan dulu,” ucapnya.
Seperti diketahui, dugaan penyelewengan dana itu mencuat saat ditemukannya indikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar.
Kepala BPK Wilayah Sumbar, Yusnadewi menyebutkan, berdasarkan LHP BPK tahun 2020, ditemukan potensi penggelembungan anggaran untuk pembelian hand sanitizer oleh pejabat di BPBD Sumbar senilai Rp4,9 miliar. Temuan itu berawal dari kecurigaan tim audit BPK atas transaksi tunai Rp49 miliar oleh BPBD Sumbar, yang sangat rentan terhadap tindak penyelewengan.
“Seharusnya seluruh transaksi di Pemprov Sumbar sudah nontunai. Lalu, tiba-tiba ada transaksi tunai Rp49 miliar. Makanya kami curiga. Akhirnya, setelah diperiksa, ditemukan pemahalan harga pembelian hand sanitizer sebesar Rp4,9 miliar,” ujar Yusnadewi saat Media Whorkshop Hasil Pemeriksaan BPK Sumbar Semester II 2020, Kamis (25/2).
Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa pengembalian uang sebesar Rp4,9 miliar ke kas daerah, serta pemberian sanksi kepada pejabat terkait pada 29 Desember 2020 lalu. Berdasarkan aturan perundang-undangan, instansi terkait mesti menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.
Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Warlis, Kepala Badan Kesbangpol Nazwir, Kepala Biro Humas Hefdi.
(Winda/Hantaran.co)