PADANG, hantaran.co – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumbar, dr. Pom Harry Satria menyebutkan kondisi tenaga kesehatan (nakes) selama pandemi hingga saat ini sudah melampaui batas beban kerja yang seharusnya. Ia mengimbau pemerintah harus mengambil langkah tegas agar tidak terjadi kolaps nantinya.
“Kondisi saat ini, masih mencukupi dalam artian kemampuan pelayanan di Rumah Sakit (RS) masih bisa dijaga ritmenya, namun jika dikaitkan dengan peningkatan beban kerja, kondisi saat ini sudah melampaui sehingga dampaknya nakes yang terpapar Covid-19 tinggi,” tutur dr. Pom, pada Kamis (15/7).
Ditambahkannya saat ini, lonjakan kasus Covid-19 sudah berkorelasi dengan kondisi peningkatan kasus kematian pada nakes.
“Data terakhir dari IDI, angka kematian nakes, ada tren peningkatan dari bulan April ke Mei, 8 kali lipat dan di bulan Juni meningkat 10 kali lipat,” tutur dr. Pom.
Ia menyebutkan dari data yang dihimpun IDI, angka kematian dokter di Indonesia saat ini sudah mencapai 430-an. Angka ini diawal Juli sudah mencapai 30-an. Itu baru dokter saja.
“Sumbar, meskipun belum ada penambahan kematian, namun angka paparan covid-19 pada nakes juga tinggi. Saat ini, sekitar 80 an dokter terpapar dengan kondisi rawat di RS dan karantina mandiri,” ujarnya.
Kondisi ini, kata dr. Pom harus disikapi dengan pemahaman bahwa yang harus menjadi perhatian tidak hanya penambahan fasilitas seperti tempat tidur RS, ventilator dan alat-alat lainnya, namun juga SDM Kesehatan. Bantuan tidak bisa didapatkan dengan segera, karena kondisi pandemi terjadi di seluruh wilayah.
RS di Kota Padang saat ini sudah pada titik jenuh dan penuh. RS daerah sudah mencapai angka keterisian rawatan 80 persen. Itu artinya meningkat pula kerja nakes di RS tersebut.
dr. Pom mengimbau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan jajarannya, sudah waktunya mengambil sikap dan menerapkan regulasi yang lebih jelas dan tegas.
IDI Sumbar memberikan dorongan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tidak hanya imbauan saja, namun juga tindakan yang terukur. “Seperti penerapan disiplin atau yang terkait penegakan disiplin secara hukum,” ujar dr. Pom.
Selain itu, penting juga menyinergiskan komitmen ke tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai panutan yang menentukan keberhasilan prokes. Tidak hanya bertumpu pada tracing dan tracing, karena beban kerja berlebih dan kesakitan meningkat. “Kalau kondisi saat ini masih bisa disiasati kepada nakes yang sehat, pada waktunya akan berdampak pada kualitas pelayanan,” ujarnya.
Lebih jauh, dr. Pom menambahkan usulan di awal covid-19 terjadi, untuk mendirikan kembali RS khusus rujukan Covid-19 di Sumbar. “Dulu direalisasikan di Padang dan Pariaman. Kita harapkan bisa berada pada kondisi terlayani dan beban kerja bisa terbagi. Bisa dipetakan dukungnnya. Kalau terpolarisasi seperti saat ini akan susah memobilisasi kondisi nakes. Ini sudah waktunya merealisasikan,” ujarnya.
(Yesi/Hantaran.co)