Retret juga diarahkan untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan fiskal. Sinkronisasi ini dinilai penting agar program pembangunan berjalan selaras dan saling mendukung.
Momentum tersebut dinilai cukup strategis, mengingat siklus pemilihan presiden dan kepala daerah yang relatif berdekatan, sehingga perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat lebih terintegrasi. Namun, tantangan utama tetap pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
“Sinkronisasi bukan sekadar forum, tetapi bagaimana itu diterjemahkan dalam kebijakan dan anggaran yang konkret,” kata Djohermansyah.
Ia menegaskan, retret tetap memiliki nilai sebagai bagian dari upaya perbaikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada langkah lanjutan yang lebih mendasar, seperti reformasi sistem politik, penataan pembiayaan politik, serta penguatan mekanisme pengawasan.
Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, retret Ketua DPRD menjadi cermin komitmen negara. Bukan semata pada kegiatan seremonial, melainkan pada kesungguhan membangun integritas yang berkelanjutan.
