PADANG, hantaran.co – Debat perdana Pilgub Sumbar 23 November mendatang diharapkan tak sekadar pemanis Pilkada. Masyarakat akan “memasang telinga dengan seksama”, untuk mendengar jabaran program konkret para kandidat, dan menilai apakah program itu masuk akal dan terukur untuk memecahkan berbagai persoalan yang mendera.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra, kepada Haluan mengatakan, pelaksaan debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menjadi momentum krusial, baik bagi kandidat itu, maupun bagi pemilih. Sebab, kampanye yang telah berlangsung sejak 26 September lalu belum membentuk atmosfer positif politik yang programatik.
“Masih sebagian kecil mayarakat yang tahu tentang visi misi dan rencana program kerja setiap kandidat. Oleh karena itu, muncul ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap materi debat, gagasan-gagasan, dan program itu pada debat perdana 23 November mendatang,” kata Aidinil, Kamis (19/11/2020).
Aidinil menjelaskan, debat pada prinsipnya adalah ruang untuk berdialektika dan uji ketangkasan para paslon di depan publik. Oleh sebab itu, sikap dan posisi KPU Sumbar, moderator, tim penyusun materi debat, dan seluruh komponen yang terlibat dalam debat terbuka tersebut dipastikan harus netral.
“Yang penting KPU menetapkan aturan main untuk rambu-rambu debat. Seperti tema, posisi moderator, tim penyusun materi debat, dan alur setiap segmen. Perlu juga disepakati agar pertanyaan atau jawaban yang muncul bukanlah pernyataan naif dan hanya bergelut pada hal-hal teknis. Pertanyaan dan jawaban harus menggambarkan debat yang memperdalam isu publik, tentunya dengan basis data dan argumentasi,” katanya lagi.
Ketua Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Polokda) Unand itu berharap, agar debat Pilgub Sumbar yang akan berlangsung tidak sekadar jadi panggung seremonial dan sandiwara. “Debat publik harus jadi wadah uji publik untuk meyakinkan hati dan menguatkan nalar pemilih.Tak cukup hanya orkestra kata-kata atau citra fatamorgana. Ada hak dan kebutuhan publik yang harus dipenuhi dari debat itu,” sebutnya lagi.
Secara prinsip, katanya, debat membutuhkan argumentasi yang padu dan argumentasi berbasis data. Selain itu, dalam debat juga mesti dijelaskan orientasi penyelesaian masalah di Sumbar dari para kandidat.
“Besar harapan agar seluruh kandidat betul-betul mempersiapkan ide, gagasan, terobosan kebijakan, dan program konkret, untuk diadu di depan publik atau pemilih di Sumbar,” katanya menutup. (*)
Riga/hantaran.co
