SOLOK, hantaran.co–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok meminta Kemendikbud untuk memperhatikan jumlah guru bersatus ASN. Hal ini dikarenakan Kabupaten Solok yang masih kekurangan guru ASN dan sekolah yang banyak berada di lokasi terisolir.
Hal ini disampaikan Bupati Solok Epyardi Asda saat pertemuan dan berbuka puasa bersama dengan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Solok di Aula Masjid Agung Darussalam Koto Baru, pada Kamis (28/04/2022).
Ia mengatakan, saat ini sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggir Kabupaten Solok hanya diisi oleh seorang guru PNS.
“Seperti SMP 5 Lubuk Tareh Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah, SDN 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan masih banyak lagi sekolah yang belum memiliki guru PNS,”ucapnya.
Dijelaskannya, untuk memenuhi kebutuhan Proses Belajar Mengajar (PBM) pada setiap sekolah, saat ini hanya didominasi oleh guru honorer yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah sehingga PBM disekolah menjadi kurang maksimal.
“Sebagai Bupati Solok saya merasa prihatin dengan masalah ini, saya bertekad kalau itu wewenang Pemerintah Kabupaten Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin,” ujar Epyardi.
Tetapi disisi lain, Pemerintah Daerah seakan tidak bisa berkutik, karena seluruh kewenangan tentang pengangkatan guru PNS berada pada pemerintah pusat.
Menurut Epyardi, dengan kondisi yang dikeluhkan daerah seharusnya pemerintahan pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI harus turun kedaerah menyaksikan serta mencarikan solusi terbaik demi majunya kualitas pendidikan nasional.
“Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya mencapai ratusan, hanya ada satu orang guru PNS dan bahkan ada Kepala sekolah yang merangkap sebagai Tata Usaha, itukan tidak adil namanya,” tutur Epyardi.
Epyardi merasa kecewa dengan sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Seharusnya dia turun ke daerah, apalagi disampaikan oleh anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi bahwa Kemendikbud jarang hadir pada saat menggelar rapat bersama anggota DPR RI.
Menyikapi permasalahan ini, Bupati Solok menyampaikan protes keras kepada Kemendikbud dan akan membuat surat terbuka kepada Presiden. Seharusnya pemerintah pusat juga lebih memperhatikan kualitas pendidikan di daerah dan bukan hanya didaerah perkotaan saja.
Dijelaskannya, Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah yang masih terisolir, apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh.
“ Guru tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga, semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir, seharusnya ditingkatkan malah dihapus,”ujarnya.
Ke depannya, Agar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi.
“Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi,” katanya.
Ia mengatakan, pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan.
Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Ditegaskan Bupati, sisa masa jabatannya sebagai Bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal dan membenahi manajemen sekolah.
(Dafit/Hantaran.co)
Komentar