PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus memperkuat kapasitas kelembagaannya melalui pelatihan teknis penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Upaya ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pesisir Selatan, Sauqi Fuadi, mengatakan bahwa pelatihan tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan melibatkan staf lintas divisi. Kegiatan ini dirancang untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap seluruh tahapan penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, hingga proses penindakan secara komprehensif.
Baca juga : 97 ASN Resmi Diangkat, Wabup Leli Arni Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
“Ini langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, termasuk penanganan pelanggaran,” ujar Sauqi di Painan, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, materi pelatihan mencakup aspek teknis seperti tata cara pengisian formulir laporan, penerbitan tanda terima, hingga alur administrasi penerimaan laporan dari masyarakat. Tak hanya itu, peserta juga dibekali pemahaman tentang prosedur yang harus dijalankan agar setiap laporan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Bawaslu Pessel Perkuat SDM, Pelatihan Penanganan
Dalam pelaksanaannya, metode pelatihan tidak hanya bersifat teoritis. Bawaslu mengombinasikan pemaparan materi dengan diskusi interaktif dan praktik langsung. Pendekatan ini dinilai efektif untuk membantu peserta memahami kondisi riil yang kemungkinan akan dihadapi saat tahapan Pemilu berlangsung, khususnya menjelang Pemilu 2029.
Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi internal bagi Bawaslu Pesisir Selatan. Melalui pelatihan tersebut, berbagai kendala teknis yang berpotensi muncul dalam penanganan pelanggaran dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga solusi dapat disiapkan lebih cepat dan tepat.
Sauqi menyebut, pihaknya berkomitmen menjadikan pelatihan ini sebagai agenda rutin. Masa di luar tahapan Pemilu dimanfaatkan sebagai periode pembelajaran berkelanjutan guna memperkuat kualitas pengawasan.
“Masa non tahapan menjadi momen kami belajar terus-menerus dan ini bisa kami atur rutin setiap minggu,” katanya.
Dengan penguatan kapasitas yang konsisten, Bawaslu Pesisir Selatan berharap mampu meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap integritas lembaga dalam menjaga demokrasi yang bersih dan berkeadilan. (h/kis)
