PASBAR, HANTARAN.Co — Pemda Pasbar bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Diseminasi LPP Periode Februari 2026 di auditorium kantor bupati setempat, Selasa (19/5).
Dalam kesempatan itu Pemda Pasbar dan Perusahaan Umum Bulog cabang Bukittinggi melakukan MoU pengelolaan cadangan pangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda, BPS, Sekda, staff ahli, asisten OPD dan stakeholder terkait lainnya.
Bupati Yulianto dalam arahannya mengatakan pengendalian inflasi bukan hanya tentang menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga daya beli Masyarakat, melindungi kesejahteraan rakyat serta memastikan roda perekonomian daerah tetap bergerak secara sehat dan berkelanjutan.
Baca juga : Dari Blankspot Menuju Digitalisasi, Welly–Parulian Sambungkan Wilayah 3T Pasaman dengan Internet Gratis
Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika ekonomi global maupun nasional memberikan tantangan
tersendiri bagi daerah, mulai dari fluaktuasi harga pangan, gangguan distribusi, perubahan cuaca, hingga ketidakpastian ekonomi.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, Pelaku Usaha, Distributor, Petani, dan seluruh Stakeholder terkait agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif.
“Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan. Potensi ini harus kita optimalkan sebagai kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pemulihan ekonomi daerah,”katanya.
BI dan Pemda Pasbar
Ia melanjutkan, Pemerintah Daerah terus berupaya memperkuat langkah-langkah strategis, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok. Memperlancarkan distribusi pangan.
Melaksanakan Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah. Meningkatkan produktivitas pertanian, serta. Memperkuat koordinasi antar Instansi melalui TPID.
“Kami juga di Pasbar ini sudah melakukan perlombaan penanaman cabe disetiap nagari. Itu salah satu menjaga dan mengendalikan inflasi,”katanya.
Selain itu, lanjutnnya pemulihan ekonomi daerah juga harus diarahkan pada penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi daerah. Dengan ekonomi yang tumbuh dan inflasi yang terkendali, maka kesejahteraan Masyarakat akan semakin meningkat.
“Melalui HLM ini, saya menegaskan komitmen kita untuk menjaga inflasi tetap stabil antara 1,5% – 3,5% (satu setengah persen sampai tiga setengah persen). Oleh karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk fokus pada langkah strategis,”pintanya.
Langkah langkah tersebut seperti menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, agar tetap terjangkau oleh daya beli Masyarakat. Memastikan jumlah stok, kebutuhan pokok (pangan, energi, dll) selalu mencukupi kebutuhan Masyarakat di setiap wilayah. Memastikan rantai pasokan dari produsen dapat sampai ke konsumen akhir dengan cepat, tanpa hambatan dan merata keseluruh daerah dan. membangun ekspektasi pasar yang positif dan mengimbau Masyarakat untuk berbelanja secara bijak (tidak panik buying).
Pemantauan inflasi juga dilakukan dengan memantau harga dan stok secara rutin, terutama komoditas penyumbang inflasi tertinggi (cabai, bawang, beras, daging, telur ayam ras, dll).
“Jika terjadi kelangkaan stok, segera lakukan kerjasama dengan daerah surplus untuk pasokan. Pastikan operasi pasar atau pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran saat harga bergejolak. Untuk Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi di Kabupaten Pasaman Barat pada triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan ± 8 kali,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.
Meski inflasi masih terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit karena naiknya dolar terhadap rupiah. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah. (h/os)
