PESISIR SELATAN, HANTARAN.Co — Komitmen mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan informatif terus diperkuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bawaslu menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rapat koordinasi penguatan keterbukaan informasi publik, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan itu menjadi wadah diskusi sekaligus sinkronisasi terkait optimalisasi pengelolaan informasi publik, dokumentasi kelembagaan, hingga penguatan pelayanan informasi berbasis digital kepada masyarakat.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu. Menurutnya, pengelolaan informasi yang profesional dan transparan menjadi salah satu kunci menjaga akuntabilitas lembaga.
Baca juga : BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Ganja di Agam, Empat Pelaku Terancam Hukuman Mati
“Melalui koordinasi ini, kami berharap pengelolaan PPID di lingkungan Bawaslu semakin baik, terutama dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Afriki.
Ia menyebutkan, perkembangan teknologi informasi menuntut setiap lembaga publik untuk lebih adaptif dalam menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, sinergi dengan Diskominfo dinilai penting guna memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gandeng Diskominfo, PPID Bawaslu Pesisir Selatan Perkuat
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Pesisir Selatan, Irwan Fahlifi, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Bawaslu. Dalam forum tersebut, pihaknya turut memberikan sejumlah masukan terkait tata kelola informasi publik, pengarsipan dokumentasi, hingga pengembangan media informasi digital sebagai sarana penyebarluasan informasi kelembagaan.
Menurut Irwan, pengelolaan informasi publik yang baik tidak hanya berorientasi pada penyediaan data, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan sekaligus penanggung jawab PPID, Syauqi Fuadi, menekankan pentingnya pelayanan informasi yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
“Kami berupaya optimal agar pengelolaan PPID Bawaslu Pesisir Selatan mudah diakses dan ramah bagi kelompok disabilitas,” kata Syauqi.
Ia menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga membahas tentang pengelolaan website kelembagaan, mekanisme pelayanan permohonan informasi publik, hingga strategi peningkatan kualitas layanan agar lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.
“Dengan adanya koordinasi ini, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang transparan dan informatif,” pungkasnya. (h/kis)
