SOLOK, hantaran.co—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar terus berupaya menekan angka stunting di sejumlah daerah. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas (Satgas).
Menariknya, di Kota Solok Satgas tersebut sudah terbentuk hingga tingkat RT/RW. Bahkan untuk mempercepat penekanannya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Solok wajib mempunyai satu anak asuh stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati saat mengadakan pertemuan dengan DPPKB Kota Solok pada Selasa (5/9/2023) mengatakan, BKKBN terus berupaya bersama-sama dengan seluruh pihak dalam mengatasi stunting di Sumbar.
Fatmawati menekankan, peran Satgas penting dalam mempercepat penanganan stunting.
Dijelaskannnya, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian diantaranya, satgas wajib mengetahui data-data secara realtime dan tidak menggunakan data yang lama sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel.
Sumber dayanya yang harus diawasi oleh Satgas dalam pelaksanaannya dan dipastikan benar-benar tersampaikan tepat sasaran yaitu yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dari dana desa, PKH (Program Keluarga Harapan), dan pemberian BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting).
Lalu menggerakkan seluruh pihak atau konvergensi semua dinas yang berkontribusi dinas lainnya untuk bergerak bersama.
“Dalam rapat Koordinasi Satgas tingkat kabupaten/kota di tiga regional tahun 2023 lalu, kita menuju target 14% untuk tahun 2024. Untuk itu perlu koordinasi yang optimal antara narasumber dengan peserta yang berasal dari Satgas. Ia berharap Satgas benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ardinal mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Solok sudah membentuk Satgas penanganan stunting hingga ke tingkat RT/RW.
“Kalau ditingkat kota itu diketuai oleh pak Wakil Wali Kota Solok, kalau ditingkat kecamatan diketuai oleh camatnya, kalau tinggkat lurah oleh ibu luranya dan sampai ke tingkat RT/RW ini namanya tim pendamping keluarga,”ucap Ardinal.
DIjelaskannya, didalam tim tersebut ada beberapa komponen lembaga yang terlibat seperti PKK, kader KB, dan petugas kesehatan.
Pada saat ini menurut Adinal, dari 10 ribu kunjungan yang ditargetkan kepada keluarga beresiko stunting dan 83 persennya sudah dikunjungi.
Lebih lanjut disampaikannya, upaya lainnya dalam program pencegahan stunting adalah mengoptimalkan peran OPD.
“Dengan diketuai oleh pak wakil wali kota tentu akan mempermudah koordinasi antara OPD, contoh, dinas kesehatan dalam pemberian asupan gizi dan sebagainya, dinas PU untuk rumah layak huni, sanitasi dan sebagainya, dinas pendidikan dalam mengajarkan hidup bersih, termasuk Kemenag. Jadi kami melibatkan semua pihak,”ucapnya.
Anak Asuh OPD
Diungkapkan Ardinal di Kota Solok sejak April 2023 seluruh OPD mempunyai satu anak asuh stunting. Masing OPD akan membantu memberikan asupan gizi dengan nilai Rp500 ribu sebulan selama 6 bulan.
“Ini bukan dari APBD tapi dari sumbangan,infaq, sedekah atau bantuan masing-masing staff, pegawai bergotong royong membantu anak asuhnya.Dan alhamdulilah sudah ada sekarang anaknya yang sehat dan normal kembali.
Dijelaskannya, uang yang terkumpul tersebut nantinya akan diberikan bahan makanan untuk membantu penambahan gizi sang anak asuh seperti telur, susu dan vitamin lainnya.
(Dafit/Hantaran.co)