PADANG, hantaran.co- Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mencopot jabatan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar. Massa melakukan aksi ini di depan kantor gubernur Senin, (15/3)
Rusma menjadi terdakwa kasus dalam kasus pidana khusus lingkungan. Rusma divonis bersalah melanggar pasal 109 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kami tidak ingin pemimpin daerah kami cacat hukum. Kami meminta hukum ditegakkan. Kenapa hukum hanya berlaku bagi yang punya kedudukan. Sementara kita tahu manusia punya kedudukan sama di mata hukum. Maka dari itu, copot kedudukan bupati yang cacat hukum,” ujar Koordinator Aksi, Hamzah Jamaris.
Menanggapi permintaan Aliansi Masyarakat Pesisie Selatan itu, Asisten I Devi Kurnia menyampaikan bahwa keberadaan Mahyeldi sedang di luar kota. Maka dari itu, Aliansi Masyarakat Pesisir Selatan yang sedang melakukan aksi ini tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengaku Pemprov Sumbar belum menerima salinan keputusan MA secara resmi, sehingga belum ada tindak lanjut dari putusan tersebut,” ujar Devi Kurnia.
Devi Kurnia mengatakan, semua tindakan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berkaitan dengan informasi Mahkamah Agung, pihaknya menugaskan biro hukum meminta salinan putusan. Ternyata putusan hanya diserahkan kepada terpidana dan penuntut umum untuk dieksekusi.
Rusma menanggapi santai dengan ditolaknya kasasi itu. Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku belum mendapat salinan putusan.
“Sampai sekarang saya belum mendapatkan salinan surat resminya,” kata Rusma beberapa waktu lalu saat selesai dilantik di Gubernuran Sumbar.
(Darwina/Hantaran.co)