Pasbar, Hantaran.co–Prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat tercatat sebesar 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.110 balita hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan dengan keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, air minum, hingga listrik.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Tanoto Foundation yang kembali menunjuk Pasaman Barat sebagai mitra dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S).
Berdasarkan hasil pemadanan data e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, kerentanan balita stunting tidak hanya dipengaruhi faktor gizi, tetapi juga kondisi lingkungan dan kemiskinan.
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, Rabu (22/4/2026), menyampaikan bahwa Pasaman Barat dinilai memiliki komitmen kuat dalam penanganan stunting. Selama periode pendampingan 2022–2024, sejumlah capaian telah dihasilkan, di antaranya penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pengembangan modul pelatihan bagi dai serta tokoh agama dan budaya, pelatihan terhadap 25 dai, serta pelaksanaan pra-rembuk bersama perusahaan perkebunan.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara terpadu. Ia menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan bahwa dari 1.110 balita yang berada dalam kondisi rentan, masih ditemukan berbagai keterbatasan akses dasar.
