Sebanyak 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 60 balita belum memiliki akses jamban layak, 69 balita belum mendapatkan air minum aman, 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional, serta 2 balita belum menikmati akses listrik.
“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan, sehingga intervensinya harus menyentuh berbagai sektor,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation memperkuat kemitraan melalui pendampingan teknis dan advokasi. Program yang dijalankan meliputi penguatan komitmen pemerintah daerah, lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pengembangan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), pelatihan tokoh agama, hingga penguatan manajemen data.
Selain intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan, intervensi gizi sensitif juga terus didorong melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Adapun estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp1.414.250.000 mencakup berbagai komponen intervensi, antara lain perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp25 juta per unit, sertifikat tanah Rp250 ribu, sambungan air minum layak Rp1,6 juta, fasilitas buang air besar layak Rp5 juta, sambungan listrik daya 450 VA Rp750 ribu, serta penyediaan tabung gas, kompor, dan regulator sebesar Rp800 ribu.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, pemerintah daerah juga menginisiasi gerakan “Brondol Sawit” yang melibatkan perusahaan perkebunan dalam mendukung intervensi sensitif secara terpadu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Gina Alecia, Kepala DPPKBP3A Armen, serta Kepala Diskominfo Muharram.
