Survei KPK, Integritas Pemkab Solok Tertinggi di Sumbar

survei kpk integritas pemkab solok tertinggi sumbar

Bupati Solok Epyardi Asda saat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Bimtek Monev Program Pengedalian Gratifikasi di Gedung Solok nan Indah, Arosuka, Kabupaten Solok pada Rabu (11/10/2023).

SOLOK, hantaran.co—Pemerintah Kabupaten Solok kembali mendapat penilaian positif dari sejumlah lembaga Negara. Kali ini hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Solok mendapat nilai integritas tertinggi di Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Gratifikasi KPK RI Anjas Prasetio mengatakan, KPK hadir di Kabupaten Solok untuk menyambung silaturahim dalam bentuk memberitahu bagaimana untuk menghindari tindak pidana korupsi beserta pencegahannya.

Diadakannya SPI bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi, dan mengukur capaian keberhasilan pemberantasan dan pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD di Indonesia serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem anti korupsi.

“Dapat kami sampaikan juga bahwa penilaian integritas di Kabupaten Solok naik dari 69,1 di tahun 2021 menjadi 73,5 pada tahun 2022. Dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi sampel di Sumatera Barat, hanya Pemkab Solok yang mengalami kenaikan nilai integritasnya,”tuturnya saat Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Bimtek Monev Program Pengedalian Gratifikasi di Gedung Solok nan Indah, Arosuka, Kabupaten Solok pada Rabu (11/10/2023).

Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Gratifikasi KPK RI Anjas Prasetio

Sementara SPI untuk Provinsi Sumbar justru menurun, dari 75,4 di 2021 menurun menjadi 70,6 di 2022.

Dimensi pengukuran SPI yakni transparansi, integritas tugas,trading in influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, pengelolaan PBJ, sosialisasi anti korupsi.

Anjar menjelaskan, di Kabupaten Solok KPK hadir bermaksud untuk menyambung silaturahim dalam bentuk memberitahu bagaimana untuk menghindari tindak pidana korupsi beserta pencegahannya.

Selain itu pihaknya juga memberikan materi tentang pengendalian gratifikasi yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk pencegahan korupsi.

“Ada materi tentang pengendalian gratifikasi yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk pencegahan korupsi.Juga ada materi tentang pendidikan anti korupsi, untuk pelajar dan ASN Milenial,”ucapnya.

Selain itu katanya, juga ada rangkaian acara Road Show Bus KPK yang diadakan di beberapa provinsi, kota dan kabupaten yang diselenggarakan di Pulau Sumatera.

Bupati Solok Epyardi mengatakan, selama menjabat ia ingin Pemkab Solok dibawah kepimpinannya yang memberi nama tim Solok Super Team (SST) solid dalam membangun Kabupaten Solok. Termasuk dalam upaya meningkatkan intergitas.

“Alhamdulilah kami yang tergabung dalam SST di Pemkab Solok kompak dan ini terbukti sejumlah penghargaan atau capaian kita rasakan bersama, mulai dari angka penilaian pelayanan publik yang naik, angka stunting turun, angka kemiskinan turun dan lainnya. Termasuk kali ini hasil survei KPK. Ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berupaya menjadi yang terbaik,”kata Epyardi.

Lebih lanjut disampaikannya, KPK merupakan lembaga yang independen, bergerak sesuai dengan aturan dalam rangka melindungi harkat dan martabat bangsa Indonesia demi keadilan hukum terutama mengenai kasus korupsi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan KPK RI ke Kabupaten Solok, dimana nantinya akan memberikan informasi dan sosialisasi yang berhubungan dengan tindak pencegahan korupsi. Untuk itu kami mohon arahan dan petunjuk tentang apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh kita sebagai penyelenggara Negara,”ujarnya.

“Saya berharap kepada seluruh peserta agar tetap mengikuti secara seksama semua acara ini. Saya ingin Kabupaten Solok menjadi sebuah daerah yang bersih dari korupsi dan Kabupaten Solok dapat menjadi sebuah daerah yang bisa kita banggakan,”tuturnya menambahkan.

(Dafit/Hantaran.co)

Exit mobile version