Berdasarkan fakta sejarah, orang Minangkabau justru memiliki sifat yang toleran dan inklusif, serta menerima segala perbedaan. Meski ada beberapa kasus atau konflik yang berhubungan dengan masalah keagamaan, itu terjadi karena beberapa pemicu.
Prof. Duksi Samad
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatra Barat
PADANG, hantaran.co – Pemerintah dan tokoh agama di Sumatra Barat (Sumbar) diharapkan terus menjaga komunikasi dengan masyarakat agar indeks kerukunan umat beragama di Sumbar semakin baik. Hal ini juga diperlukan demi menegaskan kembali Sumbar sebagai daerah yang inklusif dan sama sekali tak memiliki bibit intoleran.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Nifasri, di sela agenda Peningkatan Peran Jurnalis dalam Publikasi Kerukunan Umat Beragama Pascapandemi Covid-19 di Bukittinggi, Jumat hingga Minggu (17-19/9/2021). Ia menyatakan, kerukunan umat beragama di Sumbar dalam posisi yang kondusif.
“Sumbar tetap kondusif soal kerukunan umat beragamanya, maka dari itu mari sama-sama kita jaga. Pemerintah dan tokoh agama mesti senantiasa berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Sementara itu masyarakat, jika ada potensi-potensi gangguan, jangan langsung bicara ke media, tapi tanya dulu ke Kemenag setempat,” ucap Nifasri.
Dalam kesempatan itu, Nifasri juga mendorong agar seluruh daerah di Sumbar membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebab, forum tersebut diyakini mampu sebagai wadah berkomunikasi para tokoh agama, untuk membahas segala persoalan dan isu yang dapat berpotensi mengganggu kerukunan di tengah masyarakat.
“Jadi, ke depan FKUB jangan lagi dianggap pemadam kebakaran, yang baru dibutuhkan saat ada kejadian. Kami berharap pemerintah daerah setempat juga memberikan perhatian berupa penganggaran. Tokoh-tokoh agama mesti dirangkul karena mereka yang bisa berdialog dengan masyarakat,” ucapnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Nifasri juga mengingatkan agar rekan-rekan jurnalis di Sumbar terus mengedepankan upaya klarifikasi sebelum memberitakan isu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Ia mencontohkan, pada kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung beberapa waktu lalu, terkait pelarangan ibadah salah satu agama.
“Selalu konfirmasi terlebih dulu. Apa iya pejabat di sana melarang untuk beribadah. Sebab, isu agama ini sensitif. Jangan sampai, pemberitaan menjadi dasar adanya tindakan-tindakan intoleran,” ujar Nifasri yang merupakan Putra Maek, Lima Puluh Kota itu lagi.
Sumbar Tak Punya Bibit Intoleran
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumbar, Prof. Duski Samad memastikan bahwa membangun kerukunan umat beragama di Sumbar telah didasari modal bahwa secara historis dan empiris etnis, Minangkabau tidak memiliki bibit intoleran.
“Berdasarkan fakta sejarah, orang Minangkabau justru memiliki sifat yang toleran dan inklusif, serta menerima segala perbedaan. Meski memang ada beberapa kasus atau konflik yang berhubungan dengan masalah keagamaan di Sumbar, yang diyakini terjadi karena beberapa pemicu,” kata Duski.
Setidaknya, kata Duski Samad lagi, ada empat pemicu munculnya isu atau terjadinya konflik agama. Pertama, diabaikannya kearifan lokal. Kedua, tersumbatnya komunikasi. Ketiga, gorengan informasi di media sosial (medsos). Keempat, terdapat aktor intelektual di luar Sumbar yang memainkan isu tersebut.
“Di sinilah pentingnya peran jurnalis atau media, untuk mempublikasi informasi yang berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sebab, media harus mengetahui pengertian kerukunan itu sendiri, yang berdasarkan PBM nomor 8 tahun 2006 disebutkan, bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya,” ucapnya lagi.
Duski menekankan, bahwa kerukunan beragama merupakan wujud dari kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945.
Meningkatkan Kerukunan
Ada pun terkait agenda pelatihan sendiri, dilangsungkan selama tiga hari dengan mengikutsertakan jurnalis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi sebagai peserta.
Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Bidang Harmonisasi Umat Beragama PKUB, Paulus Tasik Galle’, dalam laporannya menyampaikan, bahwa peran jurnalis dan media dalam memberikan pendidikan bagi kerukunan umat beragama di Tanah Air sangatlah penting.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Syamsuir, didampingi Kakan Kemenag Bukittinggi, H. Kasmir berharap, dengan digelarnya pelatihan tersebut, maka Sumbar ke depan akan semakin rukun, damai, dan memahami arti kerukunan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Kami menyampaikan rasa bangga kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebab, kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini menjadi isu yang strategis. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka juga mengakibatkan makin cepatnya arus informasi,” ucap Syamsuir.
Oleh karena itu, sambungnya, penyaringan atas berita dan informasi yang beredar menjadi sangat penting. Termasuk yang berkaitan dengan isu keagamaan. Sebab, pada faktanya masih banyak berita bohong dan hoaks yang bertebaran di dunia maya, yang jika tidak disaring akan menimbulkan pembodohan, provokasi, dan ujaran kebencian.
“Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, maka informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ini akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antarumat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa,” ucapnya lagi. (*)
Irham/Ishaq/hantaran.co