PADANG, hantaran.co — PT Hutama Karya (HK) memutuskan untuk mengalihkan (refocusing) pengerjaan Jalan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru ruas sesi 1 Padang-Sicincin ke ruas Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS) yang lebih siap, yang mungkin terdapat di luar Sumbar. Pengalihan dilakukan karena sejumlah lahan bakal tol di Sumbar masih terbelit masalah pembebasan lahan.
Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro menyampaikan, dalam membangun proyek Tol Padang–Sicincin, pihaknya kerap kali dihadapkan oleh kendala penolakan di lapangan. Menurutnya, pembebasan lahan di Sumbar memang masih menjadi tantangan tersendiri hingga saat ini.
“Progres yang tidak begitu signifikan di ruas tol ini bukan karena pembangunan yang lamban, tapi perusahaan hanya bisa mengerjakan konstruksi tol di atas lahan yang telah dibebaskan. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka kami lakukan refocusing ke ruas proyek tol lain yang lebih siap lahannya,” ujarnya, Sabtu (6/3).
Koentjoro menyatakan, pihaknya sudah mengambil berbagai skema alternatif untuk menyiasati permasalahan tersebut, mulai dari pengajuan penetapan lokasi (penlok) baru, relokasi trase, hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak. Langkah itu, kata ia, dilakukan untuk mempertimbangkan respons sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa sebagian lahan bakal tol adalah tanah pusaka dan lahan produktif.
“Namun dalam pelaksanaannya, kami mengikuti sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh regulator,” katanya lagi.
Direktur Proyek PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Ruas Tol Padang-Sicincin Marthen Robert Singal mengatakan, pengalihan tersebut bertujuan untuk efesiensi pembangunan JTTS. Terutama dalam pemanfaatan bahan pokok pembangunan. Oleh karena itu ia menegaskan, bahwa pembangunan jalan tol Padang-Sicicin tidak akan berhenti karena pengalihan.
“Intinya, PT Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan, tetapi hanya akan mengerjakan lahan yang sudah dibebaskan. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dilakukan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya,” ujar Marthen, Sabtu (6/3).
Marthen mengatakan, untuk pengerajaan jalan tol sesi I Padang-Sincicin, saat ini ketersediaan bahan pokok pembungunan sudah 90 persen berada di lapangan. Namun, hampir satu tahun lebih bahan pokok tersebut belum digunakan karena keterbatasan lahan. Sehingga, proses pembangunan menjadi tidak begitu produktif.
Oleh sebab itu, demi alasan efesiensi pembangunan, PT Hutama Karya memutuskan untuk mengalihkan pembangunan ke ruas jalan lain. Sejumlah opsi pengalihan pembangunan sudah disiapkan PT Hutama Karya, seperti ke ruas jalan tol di Riau, atau bahkan ruas jalan di Medan, Sumatra Utara.
“Ruas lain bisa di Bangkinang-Pekanbaru, atau Bangkinang-Pangkalan, bisa juga ke Medan, tergantung di mana yang siap, yang membutuhkan lebih cepat. Kalau sekarang kan bahannya stand by di sini, di satu sisi di ruas lain itu memerlukan bahan pokok,” katanya lagi.
Marthen menambahkan, proses pengalihan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yang akan mencakup pengalihan bahan pokok proyek, alat berat, serta sumber daya manusia (SDM). Namun, ia menjamin, jika kendala lahan pada ruas jalan tol Padang-Sicicin sudah teratasi, maka bahan pokok, alat, serta SDM akan kembali dialihkan ke proyek tersebut.
Marthen menyebutkan, untuk progres pembangunan jalan tol Padang-Sicincin sejauh ini sudah 37,9 persen, dengan proses pembangunan fisik sekitar 4 km dari target pembangunan 36 km. PT Hutama Karya sendiri menargetkan pengerjaan jalal tol itu bisa rampung pada Desember 2021, dengan catatan proses pembebasan lahan selesai pada semester I.
Progres Pembebasan 57%
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumbar Syaiful menyampaikan, untuk pembebasan lahan Seksi I yang berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin, dan Kapalo Hilalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, sudah berjalan. Terhitung dari kilometer 4,2 hingga kilometer 36,6 jalur tol, sudah 1.452 bidang tanah yang diproses.
“Telah selesai dilakukan pembayaran lebih kurang sepanjang 4,7 km, sisanya telah melewati tahapan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, dan pengumpulan berkas,” kata Syaiful.
Syaiful menambahkan, untuk ruas jalan yang dibebaskan dari 0 km hingga 36 km, secara luas sudah mencapai 20,4 persen. Beberapa waktu lalu, katanya, juga sudah dibayarkan sebesar Rp36 miliar untuk pemilik 33 bidang dan 10 penggarap untuk pembebasan lahan di Hilalang-Sicincin-Lubuak Alung-Padang (Sta 4 + 200 – 36 + 600).
Selain itu, kata Syaiful, sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan, dan sekitar 600 bidang tanah sedang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Jika dihitung dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres pembebasan lahan sudah mencapai 57 persen.
“InsyaAllah target kami penyelesain pembayaran pembebasan lahan bisa selesai sebelum lebaran. Sebab, momen ini sangat tepat bagi masyarakat dengan kebutuhannya meningkat sebelum lebaran itu,” katanya lagi.
Gubernur : Penghentian Itu Hoaks
Sementara itu, Pemprov Sumbar pada Sabtu lalu menggelar rapat kordinasi (rakor) terkait kelanjutan proyek jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru tersebut. Gubernur Sumbar Mahyeldi yang memimpin rapat menginstuksikan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian kendala pembangunan tol sesi Padang-Sicicin, terutama terkait pembebasan lahan.
Mahyeldi menyatakan, pihaknya akan menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, agar segera dicarikan jalan keluar. Ia menegaskan, Pemprov Sumbar berkomitmen agar pembangunan jalan tol tetap dilaksanakan.
“Hari ini kita bicara percepatan pembangunan. Hambatan yang ada harus diminimalisir dan dicarikan solusi, sehingga pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Saya meminta kepada semua pihak, agar segera menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi didampingi Wagub Audy Joynaldi juga menyatakan, bahwa tidak ada penghentian pengerjaan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi kabar terkait proyek tersebut disetop.
“Mengenai jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan perlu kita luruskan, jangan sampai masyarakat beranggapan permasalahan jalan tol tidak bisa ditangani oleh pemprov Sumbar. Makanya saya tegaskan berita tentang jalan tol Padang-Pekanbaru adalah hoaks,” ujarnya.
Penghentian Sementara
Semenara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Provinsi Sumbar, Athari Gauthi Ardi, menyebutkan, informasi dari Dirjend Bina Marga, Kementerian PUPR, memang saat ini pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan. Namun, sifatnya sementara (di-hold). Bukan berarti berhenti total.
“Jadi informasi yang benar itu dihentikan sementara, bukan diberhentikan total,” terang Athari Jumat lalu.
Athari juga menjelaskan, alasan penghentian sementara, karena saat ini dalam proses pembangunannya, masih terkendala pembebasan lahan yang dilaksanakan BPN bersama pemerintah daerah.
Karena itu, penghentian sementara dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 ini, agar pembebasan lahannya dapat dituntaskan terlebih dahulu. “Karena terkendala pembebasan lahan, maka proyek pembangunannya dialihkan ke lahan proyek yang sudah dibebaskan,” ujarnya.
Selain terkendala lahan, penghentian sementara pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, juga karena pemerintah juga saat ini melaksanakan refocusing anggaran, untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.
“Karena saat ini pemerintah lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat di bidang kesehatan, untuk menangani Covid-19 ini. Ini juga termasuk pertimbangannya,” ungkap Athari.
Athari juga mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota, agar benar-benar memberikan perhatian lebih untuk mengatasi masalah proses pembebasan lahan ini. Pasalnya, pembangunan jalan tol ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi masyarakat Sumbar.
Sebagai satu-satunya perempuan asal Sumbar yang duduk di Komisi V, DPR RI, Athari menegaskan dirinya akan terus mengawal agar pembangunan jalan tol ini dapat terwujud sepenuhnya. (*)
Darwina/hantaran.co