PADANG, hantaran.co — Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano, mengungkapkan, sejumlah program dan kegiatan yang diakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020, belum dilaksanakan oleh pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Diharapkan seluruh kegiatan bisa dilaksanakan hingga akhir tahun dan mempengaruhi realisasi anggaran provinsi. “Untuk sektor fisik sudah ada yang dimulai, namun pembayarannya dilakukan pada 20 mendatang, sehingga DPRD belum bisa mengawasi jumlah serapan anggaran yang ditargetkan pemerintah daerah,” ujarnya Selasa (15/12/2020).
Dia mengatakan, untuk APBD perubahan, Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) telah keluar, pemerintah daerah telah bisa membelanjakan. Untuk presentasi realisasi anggaran belum bisa dibaca, namun target 100 persen fisik harus tercapai, sedangkan untuk anggaran 95 persen.
Untuk mitra komisi II, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), penyebaran bibit ikan di sejumlah perairan sudah dilakukan namun pembayarannya dilakukan kemarin.
“Secara mekanisme, seluruh kegiatan mesti dilaksanakan terlebih dahulu, lalu bisa dibayarkan, ” katanya.
Secara keseluruhan, penyerapan anggaran harus mencapai target meski dihadapi dengan efisiensi anggaran, target fisik harus 100 persen dan anggaran harus 95 persen.
Dia menjelaskan, realisasi anggaran sangat penting dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. “Sebaliknya, jika realisasi anggaran lamban, maka perputaran ekonomi ikut menjadi lambat,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Samsul Bahri, mengatakan, jika daya serap realisasi anggaran APBD rendah harus dimintai keterangan dan diberi peringatan.
“Rendahnya daya serap terhadap anggaran merupakan suatu kekurangan yang dapat merugikan daerah. Kami berharap kepada gubernur agar hal ini dapat diperbaiki,” ujarnya. (*)
Leni/hantaran.co