PADANG, hantaran.co — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan baru akan memberlakukan penyederhanaan birokrasi pada 2021 mendatang. Hal tersebut lantaran hingga saat ini belum ada aturan atau regulasi yang jelas dari pemerintah pusat sekaitan dengan penyederhanaan birokrasi di tingkat pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Abdul Gafar, menyebutkan, alih-alih menyederhanakan birokrasi, Pemprov Sumbar baru-baru ini justru menambah instansi baru.
“Sejauh ini, belum ada kepastian atau regulasi yang jelas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait penyederhanaan birokrasi. Sehingga, kami di daerah tentu juga tidak bisa asal bertindak,” katanya saat dihubungi Haluan, Selasa (6/10/2020)
Gafar menuturkan, aturan yang diterimanya pemerintah pusat baru berupa strategi penyederhanaan. Akan tetapi, belum ada target waktu yang pasti kapan tepatnya penyederhanaan birokrasi mesti diberlakukan.
Di samping itu, menurutnya penting juga ada aturan yang menyangkut penganggaran. Bagaimanapun, dengan memberlakukan penyederhanaan lewat pengalihan pejabat struktural ke pejabat fungsional, maka perlu ada penyesuaian anggaran sesuai mekanisme kerja yang akan diberlakukan.
Di sisi lain, Kemenpan-RB menargetkan penyederhanaan birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah rampung akhir 2020. Saat ini, Kemenpan-RB mengklaim, penyederhanaan birokrasi telah berjalan 70 persen.
“Penyederhanaan birokrasi merupakan upaya mendasar untuk memecahkan berbagai problema birokrasi, yang selama ini dinilai masih lamban dan berbelit-belit,” ujar Sekretaris Menpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, jabatan eselon III yang semula berjumlah sebanyak 8.786 orang kini telah berkurang menjadi 5.106 orang. Sementara, jabatan eselon IV yang semula 30.123 orang menjadi sekitar 19.130 orang, dan jabatan eselon V yang semula berjumlah 19.865 orang berkurang menjadi 5.072 orang. (*)
Hamdani/hantaran.co