PADANG, hantaran.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta Pemprov Sumbar kembali melakukan pemetaan terhadap sarana dan prasarana kebencanaan yang sempat terabaikan lantaran pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Rafdinal. Menurutnya, fokus menghadapi bencana alam harus kembali digerakkan. Hal ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana.
“Misalnya, untuk jalur evakuasi dan shelter. Keberadaannya kan sempat terabaikan gara-gara pemerintah fokus dengan penanganan pandemi Covid-19. Ini yang ingin kami dorong, agar ini kembali dipetakan, bahkan ditingkatkan,” katanya, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar lainnya, Mario Syahjohan, menyampaikan, untuk penanganan bencana di Sumbar, pihaknya mendorong disediakannya anggaran rehab rekon (RR) yang memadai melalui APBD untuk ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.
“Jadi, saat ada fasilitas umum atau sarana prasarana, seperti jalan dan irigasi yang rusak karena bencana, ada dana perbaikannya. Sejauh ini, anggaran RR itu kan sangat minim. Ke depan, kami akan fokuskan ke sana. Ini juga akan saya dorong bisa diakomodasi dalam encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menyampaikan, tahun ini sekitar Rp30 miliar dialokasikan untuk penanganan bencana di Sumbar. “Secara geografis, Sumbar merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam. Untuk itu, harus ada anggaran yang siap dalam langkah pencegahan dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebencanaan masuk prioritas APBD, karena selain potensi gempa, Sumbar juga rawan akan ancaman banjir dan longsor. Ia juga menjelaskan, dari lima juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta orang di antaranya tinggal di kawasan rawan bencana. (*)
Leni/hantaran.co