Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Ternyata Bukan Juni 2023, Ini Faktanya

pembangunan fly over sitinjau lauik juni 2023

Bupati Solok Epyardi Asda bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR saat mengunjungi Sitinjau Lauik

SOLOK, hantaran.co—Wacana pembangunan fly over atau jembatan layang di Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok masih jauh dari pengerjaan.

Bahkan berita dan pernyataan seorang pejabat yang mengatakan pada Juni 2023 dimulainya pengerjaan terbantahkan.

Kepala BPJN Sumbar Thabrani mengungkapkan, pengerjaan dimulai pada Juni, bahkan saat ini baru tahap kajian.

“Sekarang masih proses perencanaan, masih evaluasi, dan kajian teknis termasuk pembiayaan,”ucapnya saat mengunjungi pembangunan normalisasi Batang Lembang, Koto Baru, bersama Bupati Solok, dan Komisi V DPR RI pada Kamis (22/6/2023).

Terkait dengan adanya pernyataan Juni 2023 dibangun, Thamrin menegaskan, ada rencana bakal dibangun pada 2024. Bahkan tak ada jaminan pada 2024 tersebut akan dikerjakan.

“Belum (Juni 2023), belum. Rencana 2024,”tuturnya.

Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi yang merupakan putri Kabupaten Solok yang ikut hadir menyampaikan, usulan terkait dengan fly over sudah ia sampaikan pada 2019-2020.

“Itu sudah sering saya usulan dengan mitra kami Kementerian PUPR. Namun, itu tentu tak semudah membalikkan telapak tangan, ada proses yang mesti dilalui contoh DID, tender, dan lainnya,”ucapnya.

Soal pernyataan seorang pejabat yang mengklaim Juni 2023 dikerjakan, Athari mengajak masyarakat menilai sendiri.

“Ini kan udah Juni, Juni kan?. (belum ada yang dibangun),” kata Athari sambil tersenyum.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat menyayangkan bahwa ada pernyataan yang menyebutkan dimulai bulan ini (Juni).

“Seluruh data dan informasi yang di ikutinya di Komisi V dan Badan Anggran DPR RI, Flyover Sitinjau Laut, masih dalam tahap evaluasi dan kajian teknis serta juga dalam tahap evaluasi pembiayaan. Baru sebatas itu,” jelas Athari yang diamini Wakil Pimpinan Komisi V Iqbal dan anggota komisi V lainnya.

Untuk diketahui, sebut politisi muda itu, Flyover bukanlah proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggarannya bukan milyaran, tetapi triliunan.

Bupati Solok Epyardi Asda yang ikut bersama Komisi V DPR RI mengatakan, Pemkab Solok mendukung adanya jalan layang di Sitinjau Lauik. Hal itu berkaitan dengan jalan tesebut yang menghubungkan Solok dengan Kota Padang.

“Saya awal menjabat bupati sudah saya usulkan bahkan melalui Komisi V. Karena ini berkaitan dengan masyarakat kami di Kabupaten Solok yang membawa hasil buminya ke Kota Padang. Jika ada fly over tentu akan berdampak dengan kelancaran komoditas kami di Kabupaten Solok dan hampir tiap hari, warga kami melewati jalur Sitinjau Lauik,”tutur Epyardi.

Dikatakannya, Pemkab Solok siap berkontribusi dengan Kota Padang untuk mendukung adanya fly over.

“Kami dua daerah ini saling berhubung, kami siap membantu,”kata Epyardi.

Perbaikan Geometri 

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi tinjau sejumlah pembangunan di Sumatera Barat. Adapun titik kunjungan tersebut adalah rencana pembangunan di Sitinjau Lauik.

Dalam kunjungan tersebut Basuki juga tidak memastikan bulan Juni 2023 akan dibangun. Namun, justru akan memperbaiki geometri jalan.

“Saya ke sini ingin memastikan bahwa Sintinjau Lauik ini akan kita tangani, karena (jalur) ini selalu jadi masalah,”ucapnya.

Menteri PUPR Basuki dan anggota DPR RI komisi V Athari Gauthi Ardi saat melihat desain perbaikan geometrik jalan Sintinjau Lauik oleh jajaran KemenPUPR di Sitinjau Lauik, Kota Padang pada Rabu (2/11/2022).

“Kalau saya lihat jalan ini untuk pariwisata ini top di Indonesia ini mungkin unik. Di dalam hutan lindung ada jalan ini. Saya kira tidak akan ditemukan di tempat lain. Hanya saja saya lihat ini juga jalan logistik banyak truk, maka ini perlu diperbaiki geometrinya. Supaya truk pembawa logistik ini bisa lebih kuat dan aman dari Padang ke Solok,”kata Basuki.

Dijelaskannya, yang menjadi prioritas PUPR adalah untuk penanganan di tiga lokasi yakni Panorama 1, Panorama 2 dan kondisi geologi dan reruntuhan material dari bukit (longsor).

“Prioritasnya adalah Panorama 1 akan segera kita tangani inshaallah. Namun, salah satu alternatif lainnya adalah fly over seperti kelok 9. Tapi yang jadi prioriras pertama adalah panorama 1 dan saat ini lagi di desain dan direview lagi desainnya inlite dan outlitenya kalau saya lihat tadi outlitenya perlu direvisi sedikit untuk di tikungan panorama itu. Jadi panorama itu perbaikan geometriknya saja,”ucap Basuki

Menteri PUPR mengatakan kunjungan tersebut pasca ia memonitor kondisi jalan Sitinjau Lauik di media, kemudian adanya usulan Gubernur Sumbar dan ia juga berkoordinasi dengan anggota Komisi V DPR Athari Gauthi Ardi yang pada dasarnya daerah tersebut merupakan Dapil Athari.

“Kita monitor di media tentang kondisi jalan Sitinjau Lauik, saya ke sini bersama dengan ibuk Athari dari komisi V DPR yang juga orang Solok Dapilnya disini dan pak gubernur, pak gubernur juga mengusulkan program-program infrastruktur yang diprioritaskan untuk segera ditangani  salah satunya nya adalah Sitinjau Lauik ini,” kata Basuki saat diwawancarai sejumlah awak media pada saat kunjungan di Kawasan Sitinjau, bulan November 2022.

Bahkan Menteri membantah saat itu bahwa Flyover Sitinjau Lauik itu akan ditangani oleh PT Hutama Karya.

“Belom tau, salah satu yang interes Hutama Karya tetapi belum diputuskan,” tegas Basuki saat itu.

Ditanya soal apakah tahun depan (tahun 2023-Red) dimulai, Menteri jawab insyallah karena masih banyak persiapan, salah satunya masalah hutan lindung, adminitrasi, perencanaan, study dan lain-lain.

Disamping itu Menteri PUPR menegaskan bahwa program Kementerian PUPR hak penganggaran dan pengawasan ada di Komisi V DPR RI yaitu salah satu anggotanya Athari Gauthi Ardi.

“Ini ada buk Athari Komisi V, apapun yang kami programkan hak penganggaran dan pengawasan ada di beliau ya, insyallah beliau juga akan mensuport ini,” ujarnya.

 

(Dafit/Hantaran.co)

Exit mobile version