JAKARTA, hantaran.co – Di tengah ketidakpastian soal keberangkatan haji di masa pandemi ini, info Ongkos naik haji (ONH) tahun 2021 ini diperkirakan mengalami kenaikan hingga Rp9.1 juta dan menjadi 44,3jt. Kenaikan ini menurut Kementerian Agam tak bisa dihindari menyusul perubahan di beberapa sektor,
“Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain, kuota jemaah yang ikut haji, protokol kesehatan, pajak tambahan dari Arab Saudi, dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar,”kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi.
Menurutnya, rencana kenaikan ongkos haji pada 2021 tersebut sangat bisa dimaklumi kendati besarannya belum resmi diputuskan. Ia menambahkan, sampai detik ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama belum mendapatkan kepastian kuota yang akan diberikan oleh Arab Saudi.
Dari aspek presentase kuota, Kementerian Agama telah menyusun skenario pelaksanaan haji tahun 2021 dengan asumsi kuota 100 persen, 50 persen, 30 persen, 25 persen, 20 persen, 10 persen dan 5 persen.
“Seiring dengan berjalannya waktu, kami bersama DPR mulai mengerucut untuk membahas lebih mendalam skenario pelaksanaan haji dengan prosentase kuota 30 persen ke bawah,” tuturnya, Selasa (13/4/2021).
Jika kita berandai-andai untuk tidak menaikkan ongkos haji, cara lain adalah dengan menambahkan subsidi bagi jemaah haji yang uangnya diambilkan dari nilai manfaat setoran awal jemaah.
“Tapi menurut saya itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan,” tegasnya yang dilansir liputan6.com.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan kenaikan biaya haji tahun 2021 sebesar Rp 9,1 juta menjadi Rp 44,3 juta hanyalah isu dan belum keputusan DPR. Ia pun meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengkaji ulang skema keuangan haji tahun 2021 yang diusulkan.
Untuk itu, HNW menyarankan agar BPKH kreatif mencari terobosan agar biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan, di antaranya melalui penempatan dana kelolaan pada investasi yang aman dan menguntungkan. Sebab, menurutnya, kenaikan ongkos naik haji pasti akan memberatkan masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi. (*)