Laporan : Rahma Winda
Desakan agar peningkatan sarana mitigasi banjir di Kota Padang terus disuarakan banyak pihak, termasuk oleh para wakil rakyat di Gedung Bundar Sawahan DPRD Kota Padang. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada dilema anggaran yang dibutuhkan agar persoalan banjir di Kota Padang bisa selesai, yang diperkirakan mencapai ratusan miliar.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Fadelan Fitra Masta kepada Haluan, Selasa (23/2) mengatakan, masalah dasar banjir di Kota Padang adalah kondisi saluran primer yang tidak dapat menampung debit air yang masuk di saat curah hujan tinggi.
Menurut Fadelan, ukuran drainase yang dibuat seyogyanya cukup untuk menampung air yang datang saat selokan yang penuh. Akan tetapi faktanya saat ini, saat selokan penuh, maka air yang kemudian masuk ke setiap drainase menuju saluran primer juga akan meluap.
“Saat saluran primer tidak bisa menampung lagi, maka air yang datang tidak dapat masuk lagi. Sedangkan debit air terus tinggi ketika curah hujan tinggi. Itulah yang menyebabkan genangan di daerah rawan banjir di Kota Padang ini,” ujar Fadelan sambil memetakan kondisi saluran primer pada papan papan tulis di ruang kerjanya.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kata Fadelan, Pemda lantas membuat pintu air dan melakukan pengerukan. Namun, dua pekerjaan itu tidak bisa dilakukan di seluruh kawasan rawan banjir dalam waktu yang berdekatan. Kecuali, untuk langkah pengerukan yang dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun untuk saluran sekunder, dan satu kali untuk saluran primer.
“Sebenarnya pintu air juga bukan solusi. Sepertinya, solusi untuk kota ini adalah pengadaan rumah pompa air. Setidaknya, untuk Kota Padang dibutuhkan 13 pompa agar banjir saat debit air tinggi bisa diatasi,” kata Fadelan lagi.
Fadelan merincikan, 13 kawasan di Kota Padang yang membutuhkan pompa air tersebut antara lain, kawasan Muaro belakang SMP 3, di mana air masuk dari anak Banda Jati dan Banda Olo; kawasan Kalimati di mana air masuk dari Jalan Nipah, Berok Nipah, dan Dobi; dan kawasan Danau Chimpago.
Selanjutnya, saluran sekunder Koto Marapak, saluran primer Paruih Kabun, saluran primer di kawasan Pasar Pagi Raden Saleh, saluran primer Lolong Belakang Hotel Pangeran Beach, Jalan Sumatera Ulak Karang kawasan UBH, Perumnas Air tawar barat, Wisma Indah Lestari Parupuak Tabiang, Pasir Putih Tabing, Rawang, Alai Parak Kopi, serta Belakang SJS Lapai.
“Masalahnya, anggaran untuk pengadaan rumah pompa air itu tak sedikit. Satu pompa itu puluhan miliaran rupiah. Pakai dana daerah tidak akan kuat. Jadinya, kami hanya mengusulkan ke pusat. Kalau pun diterima, dalam setahun paling banyak dua pompa. Sebelumnya, kami sudah usulkan tapi ditolak,” ujarnya menutup.
Sementara itu, saat mitigasi banjir terhalang anggaran yang besar, warga Kota Padang terus dihantui rasa khawatir. Terlebih, jika musim hujan telah datang. Oleh karena itu, masyarakat beraharap agar pengerjaan peningkatan mitigasi banjir dapat dilakukan sesegera mungkin. Terlebih, di tengah musim panas yang sedang berlangsung saat ini.
“Ya, jangan tunggu musim hujan dulu baru akan bicara mitigasi banjir. Sudah letih kami dihantui banjir dan dilanda banjir setiap tahun. Ini sudah tahun kedua puluh saya tinggal di Rawang Jondul. Setiap tahun selalu kebanjiran dan merugi,” kata Bobby, salah seorang warga Rawang, Kota Padang.
Di samping itu, sorotan tajam terus dilontarkan oleh DPRD Kota Padang terkait kinerja Pemko Padang dalam meningkatkan sarana mitigasi banjir. “Masalah banjir ini sudah jadi keluhan masyarakat sejak lama. Pemerintah kami minta melakukan normalisasi, sehingga tahun 2022 mendatang penanganan banjir dapat lebih terukur,” ujar Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara, Selasa (23/2).
Namun mengingat pandemi Covid-19 yang masih melanda, Iswanto berharap agar tahun depan Pemko Padang lebih berbuat dalam upaya penanganan banjir di pusat pemerintahan provinsi tersebut. “Tahun 2022 esok penanganan banjir ini kami harap harus lebih terukur,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang lainnya, Nila Kartika, turut meminta agar Pemko Padang tak mengenyampingkan penanganan prabanjir meski saat ini masih disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19. “Memang Pemko fokus ke Covid-19, tapi jangan soal mitigasi banjir ini lantas diabaikan,” ujar Nila.
Meski demikian, Nila menyadari bahwa Pemko tentu mengalami kesulitan dalam meningkatkan mitigasi banjir di Kota Padang, karena sebagian besar anggaran telah dialihkan dan difokuskan pada penanganan Covid-19. Belum lagi, pendapatan daerah juga menurun drastis sejak pandemi terjadi.
“Kota Padang memang lagi kesulitan keuangan. Sebagian besar untuk Covid-19. Belum lagi pendapatan seperti dari pajak, retribusi, dan lain sebagainya, juga menurun. Sekarang saja, hampir 70 persen anggaran tersedot ke penanganan Covid-19. Ya, terpaksa dimaklumi saja,” katanya menutup. (*)