SOLOK, hantaran.co—Ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Solok, Arosuka pada Selasa (20/9/2022). Mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menghentikan aktifitas tambang biji besi yang dilakukan PT.Mineral Sukses Makmur, eks PT. Global Mineral Sejahtera lebih kurang 17 tahun.
Salah satu tokoh masyarakat Yonnedi Chaniago, yang juga kaum suku pemilik tanah adat ulayat di kawasan PT. Mineral Sukses Makmur tersebut mengatakan, aktivitas penambangan yang dilakukan membuat lingkungan alam di Nagari Lolo semakin tercemar.
“Akibat penambangan ini, air sungai menjadi keruh bahkan diduga telah merusak ekosistem sungai. Sungai kami tercemar, belum lagi ancaman bencana alam yang akan menimpa kami di kemudian hari,” ungkap Yonnedi dalam orasinya.
Ia menyebutkan, yang menjadi poin inti dalam tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten Solok. Massa meminta Bupati Solok menutup dan menghentikan aktifitas tambang.
Menyikapi aksi masyarakat tentang aktifitas tambang itu, Bupati Solok, Epyardi Asda, yang turun langsung menemui ratusan masyarakat Nagari Lolo itu, dan menyambut baik aksi tersebut.
“Saya sebagai Bupati sangat prihatin apa yang dirasakan masyarakat Nagari Lolo saat ini dan saya jadi Bupati baru satu setengah tahun dan belum mengetahui bagaimana proses perizinan yang dilakukan oleh PT.Mineral Sukses Makmur itu dan saya berjanji akan menindaklanjuti,” sebut Bupati dihadapan ratusan masyarakat.
Bahkan ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan. Bahkan Epyardi meyakinkan para pendemo bahwa berbicara didepan umum adalah hak setiap warga negara.
“Saya berpesan, demo jangan sampai anarkis sebab bisa berurusan dengan penegak hukum dan saya berjanji akan membantu apa-apa yang Bapak ibu tuntut. Besok saya langsung akan kirim Asisten II, Kadis Perizinan, KLH, dan pihak terkait ke Nagari Lolo untuk mempelajari tuntutan saudara semua,” ungkap Epyardi Asda, yang disambut tepuk tangan meriah dari para pendemo.
“Saya tidak bisa lama menemani bapak-bapak dan ibuk yang hadir hari. Insyaallah dalam satu minggu masalah ini akan rampung. Kalau tidak, kami akan minta departemen terkait dari pusat untuk menutup perusahaan yang didemo,” ucap Bupati lagi.
Mendengar apa yang disampaikan Bupati kepada masyarakat dan para pendemo puas dengan jawaban Bupati, sambil bersorak para pendemo itu mengucapkan kata, “Hidup Bapak Bupati Solok.
Unjuk Rasa Wali Nagari Muaro Paneh
Ratusan masyarakat Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, melakukan aksi demo ke kantor Wali Nagari setempat, Senin (19/9/22).
Kedatangan masyarakat ini meminta Wali Nagari Muaro Paneh, Ferry Efendi, untuk mundur dari jabatannya, lantaran ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya semenjak dilantik tahun 2017 lalu.
“Wali Nagari telah banyak melakukan kesalahan dalam berbagai bidang, seperti administrasi, keuangan, kebijakan, tindakan, perilaku dan kepemimpinan serta dalam penggunaan fasilitas nagari,” ungkap Hari Hamid
Dijelaskannya, akibat dari kesalahan yang dilakukan Wali Nagari itu sendiri, sehingga menyebabkan berbagai macam konflik di dalam Nagari, bahkan membuat musyawarah nagari tidak terlaksana secara baik.
“Dengan kondisi saat ini, tidak ada lagi kekompakan antara pemerintah nagari dengan seluruh unsur masyarakat yang disebabkan oleh Wali Nagari yang arogan,”katanya.
Adapun lanjut Hari, transparansi Wali Nagari sendiri dalam pengumuman tentang anggaran pendapatan dan belanja (APB) nagari ke masyarakat tidak terlaksana. Seperti bantuan APD maskertidak merata dan kualitas sangat jelek.
Kemudian posko edukasi pencegahan dan penanggulangan Covid 19 tidak berfungsi sebagaimana aturan PSBB yang diterapkan Pemkab Solok, juga penggunaan ambulance nagari tidak sepenuhnya untuk program kesehatan dan edukasi covid 19, namun penggunaannya lebih sering untuk pribadi.
“Untuk program BLT Covid 19 yang dijalankan pemerintah nagari tidak terlaksana dengan baik. Contohnya administrasi pendataan dan pembagian dananya tidak tepat sasaran,” tuturnya.
“Artinya kami masyarakat meminta Wali Nagari itu mundur, dan karena tidak transparansinya pemerintah nagari itu, kepada Pemerintah Kabupaten Solok, untuk menindak lanjuti persoalan yang kami rasakan selama ini,” tegasnya.
(Dafit/Hantaran.co)