JAKARTA, hantaran.co- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni mendukung sikap Presiden Joko Widodo terkait akurasi data yang digunakan dalam penyerahan bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan yang kerap muncul di setiap tahun, seiring datangnya bantuan.
“Dikarenakan kurangnya akurasi data, bantuan yang disalurkan menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini yang sering terjadi, sehingga menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, seperti kecemburuan sosial hingga berujung fitnah,” ujar Lisda Hendrajoni dalam keterangan tertulisnya pada wartawan, Jumat (28/5).
Srikandi NasDem itu mengatakan, pernyataan Presiden merupakan peringatan keras agar menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik ditingkat pusat hingga daerah.
“Ini sebuah sinyal keras untuk diperhatikan bersama dalam hal sinkronisasi data,” ucapnya.
Ia menyebutkan, hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Kementerian Sosial saja, namun menjadi tugas para pemangku kepentingan lainnya, yang berhubungan langsung dengan validasi data.
“Klasifikasinya sudah ada di kementerian, tinggal bagaimana pengaplikasian di daerah. Jadi, perlu gerakan bersama dari segala pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk mewujudkan data nasional yang akurat dan valid,” tuturnya.
Hal lain kata Lisda, pentingnya sumber daya manusia dalam proses pendataan sehingga tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jadi, jangan langsung percaya begitu saja. Sebaiknya dikroscek dulu untuk memastikan data yang akurat dengan cara turun kelapangan bagi peserta yang berada di tingkat desa,” ucap Politisi NasDem ini.
Wakil rakyat dari Dapil Sumatera Barat I itu, terus mendesak kementerian serta pemerintah daerah agar dapat melakukan sinkronisasi data dengan sejumlah terobosan, sehingga kedepan tidak terjadi lagi tumpang tindih bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.
“Ya, hampir pada setiap rapat dan pertemuan kami sudah sampaikan hal ini. Persoalannya dari dulu masih soal data saja. Kami berharap semoga ada terobosan dari Menteri Sosial dalam hal validasi dan sinkronisasi data, sebab bantuan sosial ini terus ada untuk masyarakat setiap tahunnya, apalagi saat masa pandemi sekarang ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan akurasi data yang digunakan dalam penyerahan bantuan sosial (Bansos) di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini merujuk ditemukannya 21 juta penerima ganda bansos yang diketahui, dan saat ini sudah dibekukan oleh Kementerian Sosial.
“Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana. Contohnya data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” ujar Jokowi saat rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah di Istana negara beberapa waktu lalu.
(Okis/Hantaran.co)
Foto, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Lisda Hendrajoni.