PADANG, hantaran.co — Hari ini Gubernur Sumbar Mahyeldi diagendakan melantik pasangan kepala daerah terpilih Kabupaten Solok Epyardi Asda-Jon Firman Pandu dan Kabupaten Solok Selatan (Solsel) Khairunas-Yulian Efi. Dengan potensi perekonomian yang sama-sama kuat di sektor pertanian dan UMKM, perencanaan dan perlibataan SDM mumpuni untuk memaksimalkan potensi itu patut ditunggu.
Soal kekuatan potensi ekonomi, sebelumnya telah disampaikan Bupati Solok terpilih Epyardi Asda usai ditetapkan KPU Kabupaten Solok sebagai kepala daerah terpilih. Menurut mantan Anggota DPR RI itu, Kabupaten Solok dalam kondisi yang cukup jauh tertinggal ketimbang sejumlah daerah lain di Sumatra Barat, serta belum begitu diperhitungkan secara ekonomi.
“Padahal daerah kita ini sangat kaya akan potensi. Selain itu, pembangunan juga belum maksimal dan merata. Apalagi di bidang pendidikan. Itu yang akan kita benahi nanti bersama-sama,” kata Epyardi.
Epyardi mengaku optimis, bahwa pengalaman selama tiga periode menjadi anggota DPR RI dan hubungan yang baik dengan banyak relasi, akan memberi kekuatan tambahan bagi dirinya untuk membangun Kabupaten Solok ke depan, sehingga daerah penghasil berat itu bisa menjadi salah satu daerah terbaik di Sumbar.
“Tentu saja dalam hal ini saya berharap kerja sama seluruh unsur dan pemangku kepentinganterkait dalam memajukan dan menjadikan Kabupaten Solok sebagai daerah yang berprestasi,” ucap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu lagi.
Di tempat terpisah, usai ditetapkan KPU Kabupaten Solsel sebagai Bupati terpilih, Khairunas mengatakan bahwa ia bersama Wakil Bupati (Wabup) Yulian Efi juga memiliki impian untuk mewujudkan Kabupaten Solok Selatan sebagai kabupaten terbaik di Sumbar. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan bekerja untuk mewujudkan impian tersebut.
“Ayo kita bersatu dan saling bertukar fikiran untuk membangun Solok Selatan ke depan. Tentu saja mimpi saya adalah menjadikan Solok Selatan sebagai kabupaten terbaik di Sumbar. Namun, tentu ini tak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pihak, terutama masyarakat, terhadap visi misi dan program yang kita gagas,” ucap Khairunas.
Khairunas yang juga Ketua DPD Golkar Sumbar itu menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 5 visi dan misi utama serta 17 program unggulan untuk pembangunan Solok Selatan ke depan, termasuk di dalamnya pembangunan di sektor pertanian, UMKM, tenaga kerja, pariwisata, dan lain sebagainya.
“Apa janji yang terucap selama masa kampanye sebelumnya, tentu itu yang akan kami upayakan menepatinya. Namun, realisasinya tentu membutuhkan dukungan semua pihak,” ucap Khairunas menutup.
Perencanaan dan SDM
Menjelang dilantiknya pemimpin Kabupaten Solok dan Solsel, Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof Elfindri menyebutkan, pelantikan yang masih berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19 tentu saja membuat penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan rumah (PR) utama dua pasangan kepala daerah tersebut. Sehingga, program kerja yang disusun juga mesti seimbang antara penanganan penyebaran Covid-19 dengan pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
“Dua daerah ini memiliki tipikal yang sama dalam perekonomian, yaitu kuat di sektor pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi, quality control, dan branding UMKM yang lebih baik. Revitalisasi UMKM itu amat penting, karena dampaknya akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Elfindri kepada Haluan, Minggu (25/4).
Khusus di sektor pertanian dan peternakan kata Elfindri, kepala daerah yang akan dilantik di Solok dan Solok Selatan mesti berani menentukan prioritas komoditas pertanian seperti apa yang akan dikembangkan. Sebab, narasi atau visi dan misi untuk meningkatkan sektor pertanian dan peternakan sangat umum dan luas, sehingga programnya harus spesifik.
“Pengembangan pertanian dan peternakan itu seharusnya bisa dikonsentrasikan di tingkat nagari atau ditentukan nagari-nagari yang potensial. Itu dilakukan agar quality control tadi lebih mudah dilakukan. Dampaknya nanti, nilai tambah subsektor dari pertanian akan meningkat dan angka masyarakat miskin bisa ditekan,” katanya Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand itu lagi.
Problem utama saat ini, kata Elfindri, adalah terkait kualitas SDM di kedua daerah tersebut, yang juga bermasalah di banyak daerah lain di Sumbar. Meski saat pandemi berakhir dan lapangan kerja tersedia, tetap akan sulit mendapatkan hasil yang baik pada kedua sektor tersebut jika SDM yang beraktivitas di dalamnya tidak dibekali wawasan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga tidak dapat tidak, pemerintah harus hadir memberikan berbagai pelatihan.
“Harus ada keterkaitan antara sektor yang akan dikembangkan dengan keahlian SDM yang ada. Di sektor UMKM, juga perlu dipetakan secara scientific, mana yang bisa dikembangkan agar bisa bersaing. Jadi, skala prioritas adalah kunci. Di Kabupaten Solok, secara branding Bareh Solok itu sudah kuat, tinggal dipoles sedikit dan lakukan quality control yang ketat,” ujarnya lagi.
Selama ini, kata Elfindri, kedua daerah itu juga kerap bermasalah dengan persoalan pertambangan serta tambang ilegal. Ia menilai, pemerintah atau kepala daerah yang baru ke depan agar tidak gegabah dan terburu-buru untuk menutup tambang yang sebetulnya menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Pekerjaan tambang ilegal misalnya, itu dilakukan secara turun temurun dan menjadi tumpuan bagi perekonomian warga. Saya mengusulkan agar dilakukan pembinaan dan lakukan revitalisasi. Pilihan untuk menutup tambang itu saya nilai bukan keputusan yang bijak. Berikan pemahaman dan setelah itu dibantu legalitasnya. Sebab, jika dibiarkan begitu saja, investor gelap akan meraup untung lebih banyak. Kuncinya di penataan saja,” tuturnya.
Ada pun terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, maka pemerintah setempat perlu duduk bersama membicarakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dieksplorasi oleh warga. Sehingga, jika telah diberi pemahaman, maka masyarakat tidak akan melakukan praktek pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan setiap pelanggaran akan diganjar sanksi.
Dalam 100 hari kerja pertama, kata Elfindri lagi, dokumen perencanaan dan skala prioritas sektor yang akan dikembangkan harus rampung. Selain itu, sebaiknya dokumen tersebut tidak dikerjakan di internal semata, dengan cara ikut melibatkan para ahli dalam penyusunannya.
“Kebanyakan, setelah dikerjakan, baru meminta tanggapan atau masukan dari para ahli. Selain itu, perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan provinsi, agar apa yang direncanakan itu sejalan dengan program provinsi,” katanya menutup. (*)
Riga/hantaran.co