PADANG, hantaran.co — Kabupaten Pasaman, dinilai belum merdeka secara pemerataan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan, masih adanya beberapa wilayah di daerah itu yang tidak memiliki infrastruktur memadai, salah satunya akses jalan yang layak.
Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Suharjono kepada Haluan, di Padang, Selasa (23/20. Disebutnya, salah satu wilayah di Kabupaten Pasaman yang tidak memiliki akses jalan permanen dan layak dilalui adalah, Jorong Simamonen, Kenagarian Koto Rojo, Kecamatan Rao Utara.
Berangkat dari keterbatasan infrastruktur jalan ini, imbuh dewan dari Dapil Pasaman-Pasaman tersebut, jika ada masyarakat Simamonen meninggal dunia, maka menuju pemakaman harus ditempuh dengan berjalan kaki, sambil memikul tandu mayat.
“Tak hanya jalannya yang memprihatinkan, jembatan yang digunakan masyarakat untuk menuju daerah tetangga juga masih jembatan gantung yang butuh pemantapan agar berfungsi optimal,” katanya lagi.
Suharjono menuturkan, di Simamonen ada 800 kepala keluarga (kK). Jika tidak mendapat perhatian pemerintah mereka akan terus terisolir. “Sebanyak 800 KK bukanlah sedikit, mereka juga berhak menikmati kemerdekaan pemerataan pembangunan yang adil dan makmur,” ucapnya.
Ia memaparkan, rata-rata mata pencarian penduduk Simamonen adalah, bergerak di bidang pertanian, seperti menjadi petani karet, ke sawah, dan membudidayakan serai wangi. Sekitar 70 Persen warga setempat masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Saat ini masyarakat setempat hanya menikmati fasilitas pendidikan berupa satu Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA satu atap, dan Polindes. Buruknya infrastruktur akses transportasi yang ada saat ini sangat menyulitkan warga setempat untuk menjangkau berbagai kebutuhan, dan mengangkut hasil pertanian mereka,” katanya.
Suharjono menambahkah, untuk memenuhi infrastruktur jalan dan jembatan masyarakat Simamonen, karena keterbatasan keuangan daerah (APBD) Kabupaten Pasaman tidak mencukupi, perlu anggaran provinsi hingga nasional untuk kelangsungan pembangunan.
Sebab itu ia berharap, kepala daerah terpilih, ke depannya proaktif dalam menggaet dana provinsi juga pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman.
Sementara itu Anggota DPRD Sumbar asal Pasaman lainnya, Muzli M Nur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, terus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov). Komunikasi tersebut dinilai mesti dilakukan agar aspirasi masyarakat tersalurkan untuk bisa dibangunkan infrastruktur yang layak. (*)
Leni/hantaran.co