Malvi menjelaskan, pekerjaan fisik Paket 3 tersebut telah berkontrak sejak 27 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender. Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari APBD Kota Padang.
“Pekerjaan fisik Paket 3 ini sudah berkontrak per 27 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender, didanai penuh melalui APBD 2026 dari hasil pemanfaatan pajak warga Kota Padang,” katanya.
Menurut Malvi, percepatan pembangunan jembatan diperlukan karena infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Pulihnya akses diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, proses rehab rekon pascabencana dilakukan secara bertahap setelah melalui tahapan perencanaan dan proses tender sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah satu per satu proses rehab rekon pasca bencana mulai dikerjakan fisiknya, setelah menyelesaikan proses perencanaan dan tendernya. Kita berkomitmen untuk melakukan perbaikan secepat mungkin, namun juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih atas kesabaran masyarakat Kota Padang, khususnya yang terdampak bencana,” ujar Fadly.
Pembangunan Jembatan Kampung Tanjung diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi infrastruktur yang rusak, tetapi juga mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Pemko Padang menegaskan percepatan rehab rekon tersebut merupakan bentuk pemanfaatan APBD yang bersumber dari pajak masyarakat Kota Padang. Karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi dan mendukung proses pembangunan.
