PADANG, HALUAN—Penanganan pandemi Covid-19 menjadi pekerjaan rumah pertama bagi 14 kepala daerah terpilih lewat Pilkada serentak di Sumbar. Melakukan evaluasi terhadap penanganan yang telah berjalan sejak Maret 2020 lalu, serta berinovasi dalam menekan penularan dan meningkatkan kesembuhan pasien menjadi aksi yang ditunggu-tunggu.
Terdapat beberapa persoalan dalam upaya penanganan Covid-19, mulai dari testing, tracing, dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Epidemiolog Universitas Andalas (Unand), Djafriman Djafri, Ph.D menilai, hal pertama yang harus dilakukan kepala daerah terpilih adalah mengevaluasi penanganan Covid-19 di setiap daerah yang dipimpin. Setelah itu, diharapkan berlanjut pada tahap merumuskan rencana dan program yang akan dilakukan.
“Dari evaluasi kita bisa melihat bagian mana yang perlu dibenahi agar upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 bisa berjalan optimal. Dari evaluasi, kita juga bisa melihat sejauh mana berjalannya penerapan protokol kesehatan (prokes) dan pemeriksaan (testing) sampel swab,” kata Dafriman kepada Haluan, Rabu (16/12).
Terkait pemeriksaan sampel swab, Dafriman menangkap gejala penurunan dari segi jumlah. Sehingga, berdampak pula terhadap menurunnya jumlah kasus positif yang ditemukan. “Yang kita harapkan tentu testing masif dan angka penularan atau jumlah pasien positif rendah,” katanya lagi.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unand itu menambahkan, kepala daerah terpilih juga harus berinovasi terkait perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19. Sebab, dengan perencanaan yang matang, ia yakin sektor lain seperti, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata, juga bakal mendapat imbas yang baik.
“Seperti sekarang itu untuk keputusan memulai sekolah, yang salah satunya diserahkan atas izin dari orang tua murid. Seharusnya, orang tua dapat melihat dulu bagaimana upaya dan kesiapan sekolah untuk kembali menggelar belajar tatap muka (BTM),” ucapnya. (*)
Riga/hantaran.co