Selain memenuhi kebutuhan sendiri, Sumbar seharusnya bisa memenuhi kebutuhan daerah-daerah tetangga. Sumber daya sudah ada, tinggal sentuhan inovasi yang diperlukan. Tak bisa lagi pakai cara-cara lama.
Prof. Dr. Elfindri, SE, MA
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas
PADANG, hantaran.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (25/2/2021), dijadwalkan melantik Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Tentu saja di saat bersamaan, harapan akan terwujudnya Sumbar yang lebih baik pada masa yang akan datang, langsung tertancap di pundak keduanya.
Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Iqbal Rama Dipayana, menyebutkan, pelantikan akan berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 09.00 WIB. Usai dilantik, Mahyeldi-Audy akan kembali ke Padang untuk serah terima jabatan dengan Pejabat (Pj) Gubernur Sumbar, Hamdani.
“Pelantikan di Istana Negara, bersamaan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Malam besok, sertijab dengan Pj Gubernur Sumbar. Lalu, Jumat (26/2) pagi Gubernur Mahyeldi melantik 11 pasang kepala daerah kabupaten/kota secara tatap muka di Auditorium Gubernuran,” kata Iqbal kepada Haluan, Rabu (24/2/2021).
Seabrek tugas berat tentu telah menunggu Mahyeldi-Audy. Terlebih, periode jabatan keduanya tidak akan berlangsung lima tahun seperti lama masa jabatan para kepala daerah sebelumnya. Keduanya hanya punya waktu hingga 2024 untuk merealisasikan janji-janji yang terangkum dalam visi dan misi, yang diutarakan saat Pilgub 2020 lalu.
Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Elfindri, mengatakan, kepemimpinan Mahyeldi-Audy diharapkan mampu memaksimalkan potensi Sumbar Daya Alam (SDA) di Sumbar yang selama ini belum digarap dengan maksimal. Salah satu yang harus diprioritaskan menurut Elfindri adalah produk pertanian.
“Saya berharap pertanian ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Sumbar seharusnya bisa memenuhi kebutuhan daerah-daerah tetangga. Sumber daya sudah ada, tinggal sentuhan inovasi yang diperlukan. Tak bisa lagi pakai cara-cara lama,” kata Elfindri, Rabu (24/2/2021).
Elfindri mencontohkan, Belanda dan Italia mampu menguasai pasar produk pertanian di dunia. Padahal, secara geografis Belanda hampir sama luas dengan Sumbar. Sementara itu Italia, tumbuh menjadi negara penghasil pasta dan produk turunan pertanian yang juga memenuhi kebutuhan dunia.
“Meskipun dengan luas kawasan yang relatif kecil, mereka mampu. Sebab, mereka fokus dan punya prioritas yang jelas terkait produk-produk yang bisa mereka garap dengan maksimal. Sumbar belum mengarah ke sana. Kabupaten dan kota juga belum memilih produk unggulan,” katanya lagi.
Selain itu, Elfindri menilai pendidikan vokasi di Sumbar juga perlu diperkuat. Sehingga, dapat tercipta generasi yang memiliki keinginan kuat untuk bisa memproduksi barang dan jasa, yang kemudian bisa menjadi produk unggulan di Sumbar. Hal itu menurutnya bisa diwujudkan lewat program mencetak 100 ribu pengusaha yang digagas Mahyeldi-Audy.
“Langkah awal untuk menuju ke situ adalah menyediakan dan membentuk lembaga khusus, yang bisa memberikan pendampingan dan pelatihan kepada calon pengusaha. Tidak cukup dengan kesiapan modal saja. Untuk jadi pengusaha, juga dibutuhkan orang-orang yang tahan banting dan konsiten,” katanya lagi.
Sementara itu terkait akses permodal, kata Elfindri, pemerintah juga harus menjamin agar pinjaman bagi pengusaha pemula tidak dibebankan dengan bunga dan biaya administrasi. “Itu bisa dianggarakan di APBD. Berapa nominal yang dipinjam, sebanyak itu pula dikembalikan. Jangan bebani mereka dulu,” katanya menutup.
Pandemi dan Kesmas
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Sumbar, Defriman Djafri, berharap, agar Mahyeldi-Audy menunjukkan komitmen kuat dalam hal penanganan Covid-19 di Sumbar pascadilantik nanti. Ia menilai, dengan konsep yang baik dan matang, maka komitmen provinsi dapat ditularkan ke kabupaten dan kota.
“Pondasi penanganan Covid-19 dapat dilihat dari komitmen pelaksanaan program 3T dan 3M, termasuk juga vaksinasi. Seluruhnya adalah rangkaian dalam penanganan pandemi. Tidak boleh ada satu yang lebih dikuatkan, sementara yang lain kendor. Evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan di awal kepemimpinan keduanya,” kata Defriman.
Menurut Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand itu, Dinas Kesehatan harus menjadi ujung tombak dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat ke depan. Ia menilai kepala daerah perlu memberikan kepercayaan dan penguatan peran kepada dinas tersebut, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.
“Dinas kesehatan harus jadi garda terdepan dalam mengatur strategi pengendalian dan pencegahan pandemi dan kesehatan masyarakat di Sumbar,” katanya lagi.
Selain itu Dafriman mengingatkan, bahwa saat ini penanganan kesehatan masyarakat noncovid berlangsung stagnan. Sebab, fokus dan anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Contohnya, penanganan stunting atau kekerdilan pada anak yang membutuhkan startegi serta inovasi.
“Jangan sampai saat pandemi usai, masalah kesehatan masyarakat yang lain malah melonjak. Dalam kondisi seperti sekarang, seharusnya meninggalkan banyak pelajaran bagi kita ke depan dalam program kesehatan masyarakat,” katanya lagi.
Tabungan Politik
Di sisi lain, Pengamat Politik UIN Imam Bonjol, Muhammad Taufik, menilai, pelaksanaan kinerja yang baik oleh Mahyeldi-Audy akan menjadi modal dasar secara politis pada Pilkada yang akan datang. Oleh karena itu, keduanya mesti punya konsep yang matang untuk memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik meski di tengah pandemi.
“Keberhasilan keduanya dalam membawa Sumbar keluar dari situasi sulit, tentu akan jadi modal yang baik bagi rekam jejak politik mereka. Sebab dengan demikian mereka bisa meninggalkan kesan di hati masyarakat. Sebab, keduanya adalah pilihan masyarakat, sehingga wajar masyarakat menaruh harapan,” kata Taufik.
Keduanya, sambung Taufik, juga wajib mengakomodir kepentingan publik, serta mengenyampingkan kepentingan kelompok dan bahkan kepentikan partai politik. Keduanya juga diharapkan dapat bekerja lebih baik ketimbang gubernur sebelumnya, yang dinilai Taufik tanpa prestasi menonjol.
“Gubernur sebelumnya, meski dua periode, menurut saya tidak meninggalkan prestasi yang cukup membanggakan bagi Sumbar. Tidak ada yang menonjol. Oleh sebab itu, Mahyeldi-Audy ini dituntut lebih progresif. Terlebih lagi Audy yang datang dari kalangan anak muda, yang energinya tentu dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan Sumbar,” katanya lagi.
Pelantikan Bupati/Wako
Sebelumnya, Pj Gubernur Sumbar Hamdani telah memerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar untuk berkoordinasi dengan Ditjen Otda agar pelaksanaan pelantikan bupati dan wali kota dapat diselenggarakan secara tatap muka.
“Saya sudah minta Diskominfo Sumbar berkomunikasi dengan Ditjen Otda, memastikan apakah mungkin dilaksanakan atau tidak. Tentunya dengan pembatasan-pembatasan,” katanya usai memimpin rakor bersama bupati/wali kota terkait percepatan vaksinasi di Sumbar, bertempat di ruang kerjanya, Senin (22/2/2021).
Hamdani mengatakan, pembatasan yang paling pasti adalah sehubungan hadirin yang akan menghadiri acara tersebut. Menurutnya, yang akan menghadiri pelantikan hanya terbatas pada kepala daerah dan wakil kepala, yang akan dilantik bersama istri selaku Ketua TPKK.
“Jadi, bupati dan wali kota yang akan dilantik itu kan totalnya adalah sebelas orang. Ditambah dengan wakil-wakilnya, menjadi 22 orang. Lalu, masing-masing membawa istri, sehingga total menjadi 44 orang. Jadi hanya itu saja yang akan hadir pada pelantikan di Auditorium Gubernuran pada 26 Februari nanti,” ujarnya. (*)
Hamdani/Riga/hantaran.co