PASBAR, hantaran.co — Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Hamsuardi dan Risnawanto, telah mematok rencana aksi kerja untuk 100 hari ke depan. Salah satunya, adalah memvalidasi data kemiskinan, untuk kemudian mengupayakan warga keluar dari jurang kemiskinan, menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Langkah konkrit memvalidasi data tersebut, kata Hamsuardi, akan melibatkan para pihak yang berkompeten dalam penghitungan data kemiskinan di Pasbar. Dengan angka yang valid, Hamsuardi meyakini solusi pengentasan kemiskinan lebih mudah digali dan dipraktekkan di daerah dominan perkebunan sawit tersebut.
“Kami akan membentuk tim kerja untuk memvalidasi data miskin, serta menyelesaikan sengketa di perkebunan sawit di Pasbar dalam 100 hari kerja ke depan,” ucap Hamsuardi tegas.
Hamsuardi melihat, validasi data kemiskinan perlu dilakukan karena faktanya masih banyak warga tergolong miskin yang belum termasuk dalam pendataan. Sementara di sisi lain, terdapat pula sebagian warga yang sudah mampu, tetapi tetap masuk dalam data warga miskin.
Setelah data kemiskinan valid, katanya lagi, Pemkab Pasbar akan langsung menyalurkan vasilitas pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Fasilitas yang akan disalurkan, sebutnya lagi, adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kelas II bagi semua warga yang memiliki KTP Pasaman Barat.
Sementara itu pada sektor pendidikan, Hamsuardi bersama Risnawanto bertekad untuk membebaskan pelajar sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari segala bentuk pembiayaan. Selain itu, Pemkab Pasbar akan menyediakan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi di daerah tersebut.
“Salah satu tekad kami yang lain adalah meningkatkan kesejahteraan guru ngaji, guru TPA, TPSA, MDA, TK PAUD , dan honorer tingkat SD dan SMP. Selain itu, kami bertekad membuat rumah tahfiz Al-Qur’an di setiap kecamatan serta mengaktifkan kembali aktivitas dai-dai jorong,” ujarnya lagi.
Tak cukup sampai di situ, Hamsuardi juga mengusung rencana kinerja dalam bentuk memperjuangkan nagari persiapan agar segera menjadi nagari defenitif, serta mengalokasikan bantuan Rp500 juta per nagari untuk nagari persiapan tersebut.
“Sebab, visi Hamsuardi-Risnawanto (Hamris) adalah mewujudkan Pasbar yang bermartabat, berbudaya, agamais, dan sejahtera. Sedangkan misi kami salah satunya adalah memperjuangkan nagari persiapan agar segera menjadi nagari defenitif, dengan bantuan Rp500 juta per nagari,” ujarnya.
Konflik Sawit
Selain persoalan kemiskinan, Hamsuardi juga akan membentuk tim yang terdiri dari pakar hukum, kepolisian, serta perwakilan pemerintah daerah, yang akan bertugas mencari titik persoalan sengketa lahan perkebunan sawit di tengah masyarakat. Sebab, ia melihat selama ini masih ada perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban.
Merangkul semua kalangan, kata Hamsuardi lagi, sangat penting dilakukan dalam mengurai dan menyelesaikan segala persoalan daerah. Ia meyakini, dengan berakhirnya pelaksanaan Pilkada, maka sudah saatnya semua pihak di kabupaten tersebut bersatu demi memajukan daerah.
“Tanpa dukungan semua pihak, maka tidak mungkin Pasaman Barat bisa berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk terus bergandengan tangan demi membangun Pasaman Barat yang lebih baik ke depan,” ujar Hamsuardi lagi.
Selain itu, Hamsuardi tak menampik bahwa penanganan pandemi Covid-19 butuh keseriusan dan kerja sama. Oleh karena itu, pihaknya akan mengaktifkan segala potensi dan sumber daya untuk menekan laju penularan Covid-19 di Pasbar. “Tentu saja dengan terus menyuarakan kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan,” ucapnya menutup. (*)
Owsniwati/hantaran.co