JAKARTA, hantaran.co — Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak preogratif Presiden, Jokowi. Begitu juga ketika menggeser Kepala Staf Presiden ( KSP ), Moeldoko, ke Kementrian ATR/ BPN.
Menurutnya , Presiden yang lebih memahami dan mengerti penempatan para pembantunya di posisi yang tepat. Reshuffle tentu sudah dipertimbangkan oleh Jokowi,
“Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada, Presiden,” kata Guspardi saat dimintai keterangan oleh awak media Minggu (20/6/2021).
Jika memang benar nantinya Moeldoko yang ditugaskan untuk menjabat sebagai Menteri ATR/ BPN maka penyelesaian sejumlah pekerjaan rumah Kementrian ATR/BPN selama ini tentu akan menjadi tantangan baru Moeldoko. “Kinerja Pak Moeldoko tentu diharapkan akan lebih baik dan melebihi kinerja Pak Syofyan Jalil yang sudah baik,” ujar Politisi PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, salah satu tantangan dan PR besar di Kementrian ATR/ BPN adalah persoalan mafia tanah. Ini persoalan yang tidak ringan dan pelik tetapi harus diselesaikan. Bahkan Presiden sudah memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap dan menindak tegas para mafia tanah di Indonesia.
“Kita berharap penyelesaian masalah mafia tanah dan tanah terlantar jadi makin terang benderang. Ini sebuah tantangan yang harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan dan dituntaskan, jika memang nantinya Pak Moeldoko dipercaya menjadi orang nomor satu di Kementrian ATR/BPN,” pungkas anggota Baleg DPR RI itu menutup pembicaraan.
Sebelumnya, diberitakan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS membeberkan bahwa akan ada kejutan sebelum upacara bendera 17 Agustus 2021. Fernando memprediksi Presiden Jokowi sedang mempersiapkan reshuffle kabinet lagi. Salah satu yang akan digesser ialah, KSP Moedoko.
“KSP Moeldoko berpeluang menggantikan Syofyan Jalil sebagi Menteri ATR,” kata Fernandi kepada GenPI.co, Kamis 17 Juni 2021. (*)
Leni/hantaran.co