Dalam RPJMD 2021-2026 dituangkan strategi dan arah kebijakan terkait pengendalian pandemi seperti kapasitas pelayanan kesehatan. Pemprov juga sudah menyusun langkah untuk pemulihan ekonomi, seperti mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.
Mahyeldi
Gubernur Sumbar
PADANG, hantaran.co — Gubernur Sumbar Mahyeldi mengakui bahwa pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan waktu berakhirnya menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah startegis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar tahun 2021-2026.
Hal itu disampaikan Mahyeldi dalam rapat paripurna di DPRD Sumbar dengan agenda jawaban Pemprov atas pandangan umum fraksi atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemprov Sumbar. Ketiga Ranperda itu antara lain, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggara 2020, Ranperda Perpustakaan, serta Ranperda RPJMD 2021-2026.
“Terkait dengan pertanyaan, apakah target dan program RPJMD 2021-2026 sudah disesuaikan dengan kondisi yang sangat berat saat ini, dan mengingat pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir, maka kami sampaikan bahwa proyeksi indikator makro telah didasarkan pada kondisi pandemi Covid-19,” ujar Mahyeldi, Senin (7/6).
Mahyeldi menyatakan, pengendalian pandemi Covid-19 menjadi salah satu fokus dalam RPJMD 2021-2026, karena berhubungan dengan sejumlah visi misi yang telah disusun. Seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing, serta mewujudkan Sumbar Sehat dan Cerdas.
Dalam RPJMD 2021-2026, sambung Mahyeldi, juga dituangkan strategi dan arah kebijakan terkait program pengendalian pandemi. Mulai dari peningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi, dan pengobatan untuk pengendalian Covid-19, serta meningkatkan kemampuan SDM, fasilitas, dan laboratorium kesehatan.
Pandemi Covid-19, Mahyeldi menambahkan, juga menjadi tantangan dalam pembangunan manusia, mengingat pembangunan kesehatan yang diindikasikan pada angka usia harapan hidup yang masih rendah. Termasuk kesehatan dalam artian kesejahteraan fisik, mental, serta sosial, dan bukan sekadar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik.
Mahyeldi menyebutkan, bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi Sumbar. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Sumbar terus mengalami pertumbuhan meski dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan dari 5,27 persen pada 2016 menjadi 5,01 pada 2020.
“Pada tahun 2021, sebagaimana kecenderungan ekonomi internasional dan nasional akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat minus 1,6 persen,” ujarnya lagi.
Meski demikian, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar sudah menyusun langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi, seperti mengupayakan peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan akurasi data objek pajak kendaraan bermotor, penegakan hukum terhadap pemungutan pajak daerah, dan peningkatan validasi atas pajak daerah yang bersifat selft assesment.
Kemudian, lanjut Mahyeldi, untuk peningkatan penerimaan retribusi daerah, dilakukan perluasan objek retribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, serta dilakukan penyesuaian tarif. Termasuk juga meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan.
Mahyeldi menambahkan, dalam RPJMD 2021-2026, disiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, seperti dengan meningkatkan nilai tambah produk. Seperti pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman.
“Sektor ekonomi Sumbar yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam 10 tahun terakhir salah satunya sektor perdagangan. Sehingga ini perlu digenjot dengan menumbuhkan kewirausahaan sebagai program unggulan. Program ini tidak hanya di sektor perdagangan, tapi juga di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif,” ujarnya lagi.
Mahyeldi menyatakan, Pemprov Sumbar akan mendorong perluasan akses terhadap permodalan serta perkembangan ekonomi digital yang meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor perdagangan dapat tumbuh lebih baik lagi dalam 5 tahun ke depan.
Selain itu, Mahyeldi menambahkan, sektor pariwisata juga masih menjadi sektor penting dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi. Berbagai literasi dan studi terkini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan multiplier effect yang tinggi.
“Sektor pariwisata dipandang memiliki derajat kepekaan (backward lingkage) dan derajat penyebaran (forward lingkage) yang tinggi. Penekanan program unggulan pada sektor pariwisata akan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,” ujarnya.
Tantangan Masa Jabatan
Selain itu, Mahyeldi menyatakan bahwa pihaknya telah membuat sejumlah indikator kinerja dalam mejalankan visi misi yang tertuang dalam RPJMD agar bisa tercapai sesuai target. Hal ini penting dilakukan mengingat masa masa jabatan yang tidak seusai dengan periodesasi RPJMD lima tahun.
“Kami akan melakukan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan target dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat,” ujarnya.
Pandangan Umum Dewan
Sebelumnya, dalam pandangan umum atas RPJMD Sumbar 2021-2026, Juru Bicara Fraksi PDIP-PKB di DPRD Sumbar Leliarni menyebutkan, bahwa RPJMD mesti disusun dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, baik di daerah, nasional dan global. Sebab, hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan RPJMD itu sendiri.
“Seperti diketahui, Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir. Untuk itu, fraksi kami meminta apakah target dan program dalam RPJMD 2021-2026 ini sudah sesuai dengan kondisi saat ini yang sangat berat. Mohon penjelasan,” ujar Leliarni.
Pemprov Sumbar, kata Leliarni, dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan dalam penyusunan RPJMD 2021-2026. Terutama sekali dalam hal meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi Sumbar dengan meningkatkan potensi investasi Sumbar yang saat ini masih minim.
Hal senada disampaikan fraksi dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Sumbar, Partai Gerindra, yang menilai RPJMD yang diajukan Mahyeldi-Audy masih minim keterkaitan dengan faktor perkembangan pandemi Covid-19. Padahal, kondisi pandemi akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami tidak menemukan satu pun kajian dampak Pandemi Covid-19 yang menjadi referensi atau rujukan dalam mengambil kebijakan perencanaan pemerintah lima tahun ke depan,” ujar Juru Bicara Frakasi Gerindra, Mukhlis Yusuf Abit.
Menurut Mukhlis, referensi yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan dalam RPJMD 2021-2026. Sebab, tidak ada kepastian soal kapan periode wabah akan berakhir. Sehingga, setidaknya Fraksi Gerindra meminta adanya kajian sosiologis empiris yang berkaitan dengan kondisi masyarakat saat ini. (*)
Fardi/hantaran.co