PADANG, hantaran.co — Wacana pembentukan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) kembali muncul ke permukaan di sela polemik tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam sekolah yang terbit usai kasus jilbab non Muslim di SMKN 2 Padang.
Bahkan di media sosial, kini berseliwearan formulir dukungan untuk Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau melalui aplikasi google form.
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mendukung keinginan dan upaya masyarakat Sumatera Barat terkait dengan pembentukan Daerah DIM. Namun begitu, ia berharap dan meminta kepada tokoh Sumbar yang punya pemikiran sama agar dapat besatu padu dan seiring selangkah datang ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya.
Komisi II sedang melakukan kajian perevisian terhadap UU Provinsi, karena UU itu tidak cocok lagi pada masa dewasa ini. Seperti, UU pembentukan provinsi termasuk Sumbar itukan berdasarkan RIS tahun 1958.
“Sudah ada komitmen Komisi II untuk semua Provinsi yang sudah habis masa waktunya seperti Papua yang berakhir pada 2021 akan kita bahas nantinya,” ujar Guspardi, Senin ( 22/2/2021).
“Saya adalah anggota Pansus UU Provinsi Papua. Sumbar juga merupakan prioritas bagi Komisi II, selain itu juga ada NTB, NTT dan Bali. Dan memang, DIM sebelumnya sudah diprakarsai oleh Pak Mochtar Naim agar bagaimana Sumbar ke depan bisa menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Bahkan naskah akademisnya pun sudah ada,” ujar legislator asal Sumbar ini.
Pada saat ini juga diwacanakan provinsi Bali diberikan hak istimewanya dengan kekhasan pariwisatanya. “Nah, sebetulnya Sumbar jauh lebih prioritas jika dibanding Bali. Karena, Sumbar satu-satunya masyarakat yang berdasarkan matrilineal. Kemudian, kekhasan adatnya itu berkelindan dengan agama,” ulas Politisi PAN itu.
“Coba lihat dimanapun provinsi lain tidak ada yang begini. Ini adalah sebuah kekhasan yang harus di hormati. Ditambah lagi bahwa orang Minang pasti Islam, kalau dia keluar dari Islam, maka tidak diakui lagi sebagai orang Minang,” tutur Guspardi
Beberapa hal tersebut adalah kekahsan budaya adat minang yang harus dijaga tradisinya dan dihormati sebagai jati diri masyarakat minang. Jangan marah orang lain dengan apa yang sudah menjadi jati diri Minang itu.
“Kan ada juga yang memplesetkan adat minang dikatakan melanggar Ham lah, apa lah. Anggapan itu sebuah kekeliruan. Kekhasan adat dan budaya masyarakat minang adalah bentuk keberagaman dan Khebinekaan yang harus dihargai,” tutur Guspardi yang _biasa disapa Pak GG tersebut.
Wacana tentang DIM ini, pada mulanya mencuat ke permukaan publik sejak tahun 2014 lalu. Adalah Dr. Mochtar Naim, sosiolog ternama yang menjadi inisiator. Pada saat itu, ia bersama dengan beberapa tokoh lainnya, sempat mendeklarasikan wacana DIM ke publik. Bahkan pada 2016, Mochtar Naim dan tim berhasil merampungkan perumusan naskah akademik RUU Perubahan Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. (*)
Leni/hantaran.co