PADANG, hantaran.co — DPRD Sumbar menggelar seminar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Barat Tahun 2005-2025 pada Senin (11/1/2021).
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat membuka seminar yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Sumbar itu mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat berbagai kejadian dan perkembangan mendasar yang belum terakomodasi dalam RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan pada 2008 lalu.
“Permasalahannya, waktu perubahan RPJPD tidak sejalan dengan ketentuan pasal 158 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyebutkan perubahan RPJPD tidak bisa dilakukan apabila sisa masa berlakunya kurang dari tujuh tahun,” katanya.
Untuk mencari masukan strategis, perlu dilakukan diskusi publik dengan menghadirkan pemerhati daerah dari berbagai aspek. Salah satunya dari kalangan akademisi. Banyak hal yang harus menjadi rujukan untuk pengembangan daerah, terutama pada sektor yang telah mengalami perubahan.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dalam penyusunan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 adalah sektor pariwisata.
Pakar Ekonomi Pembangunan, Firwan Tan, menyebutkan, Pemprov Sumbar perlu menstimulasi pengusaha muda untuk mengoptimalkan potensi daerah, terutama pada sektor pariwisata. Kemajuan pariwisata akan berimbas pada pergerakan ekonomi daerah.
“Para pemuda harus menjadi garda terdepan dalam dunia usaha. Inovasi dan strategi perlu dituangkan dalam memajukan daerah, dan pemerintah harus mewadahi hal ini,” katanya.
Selain itu, menurutnya, Pemprov Sumbar perlu membuka peluang kepada para investor dari semua kalangan secara bebas dan terbuka. “Mustahil pembangunan tanpa adanya investasi. Oleh sebab itu, investasi perlu diberi perhatian khusus,” ujarnya. (*)
Leni/hantaran.co